Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Agenda Kegiatan

Tim Manajemen Perubahan
  • Koordinator : Yuliansyah, S.Sos, M.Si
  • Sekretaris/Anggota : H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi
  • Anggota : Suparman, S.Sos
  • Anggota : H. Asdi, SE, M.AP
  • Anggota : H. Rakhmadan, SE, M.Si
  • Anggota : Harjani, S.Sos, MM
  • Anggota : Akhmad Jaini, S.Sos, M.Si
  • Anggota :Ibrahim P, S.Sos, MM
Quick Win

Nama Quick Wins Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara; SimILa

  1. Pelimpahan Kewenangan dari Bupati;
  2. Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  3. Sistem Integrasi Layanan (SIL);

Pelaksanaan Quick Wins ;

  1. Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati;
  2. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Dalam Perbup No 11 Tahun 2014 ini terdapat  77 Jenis Izin dan 9 Jenis Non Perizinan.

  1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;

Dalam Perbup No 52 Tahun 2015 ini terdapat 51 Jenis Izin dan 20 Jenis Non Perizinan.

  1. Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  2. SK Kepala BP2T Nomor : 800.08/056/2015 Tanggal 14 Januari 2015;

Dalam SK Standar Pelayanan ini terdapat 25 Jenis Izin

  1. SK Kepala BP2T Nomor : 800.08/659/2015 Tanggal 16 Desember 2015;

Dalam SK Standar  Pelayanan ini untuk semua Jenis yaitu 51 Jenis Perizinan dan 20 Non Perizinan

  1. Sistem Integrasi Layanan;
  2. Secara Online SIL terkendala dengan ketersediaan jaringan dari Telkomda yang dikelola oleh SKPD Diskominfo yang menyediakan Jaringan ke 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2016 BP2T telah menganggarkan pengadaan pembelian 18 Modem untuk 18 Kecamatan agar tidak terkendala untuk koneksi dengan website BP2T;
  3. Secara offline, semua proses perizinan dan non perizinan sudah melalui SIL. Proses entry data persyaratan sudah dilakukan sehingga BP2T memiliki 2 (dua) tata arsip yaitu arsip manual (hard copy) dan Arsip elektronik (soft copy). Kemudian pihak pemohon bisa mengetahui sampai dimana proses perizinan dan non perizinan yang disampaikan dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah diberikan.
  4. SIL BP2T telah sampai pada tahapan sistem penandatangan secara elektronik (e-gov) sehingga penyelesaian proses penerbitan perizinan dan non perizinan tidak terkendala jika kepala BP2T tidak berada ditempat. Hal ini bernilai positif dari sisi waktu layanan yang ada dalam Standar Pelayanan yaitu mengurangi/menekan waktu layanan agar bisa lebih cepat.
  5. BP2T telah melakukan MoU dengan Kementerian Perdagangan yaitu SIL dengan SIPO (Sistem Informasi Perusahaan Online) yang meliputi SIUP, TDP, IUTM, STPW. Awalnya SIPO hanya untuk pelaporan saja, dengan kerjasama ini maka pendaftaran dan pelaporan dapat dilakukan secara paralel.
  6. SIL sudah interkoneksi/Link dengan sistem Paten yang ada di Kecamatan, sehingga semua Izin yang diterbitkan pihak kecamatan sesuai dengan kewenangannya terdata didata base BP2T. Untuk pendaftaran online SIL di kecamatan sekaligus dilaksanakan oleh operator Paten. Hal ini untuk mengatasi kurangnya atau pindahnya operator SIL yang ada di kecamatan.
  7. SIL juga sudah interkoneksi/Link dengan SIPPIPISE yang dikelola BKPM, namun sesuai Perbup 52 tahun 2015 perizinan bidang Penanaman Modal sudah dikembalikan kewenangannya kepada BPMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
  8. SIL juga akan interkoneksi/Link dengan SP4 Kementerian PAN dan RB, Sistem ini mengkoneksikan Sistem pengaduan BP2T dengan Sistem Kementerian PANRB sehingga terlihat bagaimana pengaduan dan penanganannya oleh BP2T Kutai Kartanegara terpantau langsung secara online oleh Kementerian PANRB.
  9. Kedepannya SIL terus mengembangkan fasilitasnya sesuai tahapan yang harus dilewati, ditahun 2016 akan dibuat WebGis, dimana semua izin yang diterbitkan akan terpetakan dan bisa diakses melalui peta online baik google dan lainnya. Hal ini sebagai media promosi dan timbal balik pemerintah bagi kegiatan yang telah taat dalam mengurus izin.
Tugas Tim MP
  • Menyusun agenda kerja dan tahapan program/kegiatan manajemen perubahan sebagaimana  Road    Map    yang   telah   ditetapkan    Bupati   Kutai Kartanegara dengan berkoordinasi kepada Kepala SKPD dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
  • Melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan pada SKPD masing-masing dengan  berkoordinasi kepada Kepala SKPD dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Sebagai agen perubahan pada SKPD
  • melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala SKPD dan Tim Reformasi Birokrasi Kutai Kartanegara
Peran Agen Perubahan

Peran dan tugas Agen Perubahan :

  1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di   lingkungan   unit   kerjanya   masing-masing   tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  2. Sebagai  penggerak   perubahan,   yang   bertugas   mendorong   dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju  ke arah unit kerja yang lebih baik;
  3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
  4. Sebagai mediator,  yang  bertugas  membantu  memperlancar  proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi  birokrasi  dan  membina  hubungan  antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
  5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
Rencana Aksi Agen Perubahan SKPD

tugas

Keterangan:

(1) diisi nomor urut.

(2) diisi dengan  nilai-nilai  organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan.

(3) diisi  dengan  kondisi  hasil  perubahan  yang  diwujudkan/dicapai oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu.

(4) diisi dengan  ukuran  keberhasilan  atas  hasil  yang  akan dicapai pada kolom (3).

(5) diisi  dengan  angka  target  kinerja  yang  akan  dicapai  sesuai indikator kinerja pada kolom (4).

(6) diisi  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  agen perubahan  dalam  rangka  mewujudkan  perubahan  yang  ingin dicapai.

(7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

(8) diisi  dengan  hal-hal  lain  yang  sifatnya memberikan  keterangan penjelasan.

Monev Rencana Aksi

monev

Penjelasan:

(1) diisi nomor urut

(2) diisi dengan  nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan.

(3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu.

(4)diisi dengan  ukuran  keberhasilan  atas  hasil  yang  akan dicapai pada kolom (3).

(5)diisi  dengan  angka  target  kinerja  yang  akan  dicapai  sesuai indikator kinerja pada kolom (4).

(6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh agen perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.

(7) diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja  sasaran yang telah ditetapkan rencana tindak Agen perubahan.

(8) diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan rencana tindak Agen Perubahan.

(9) diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan         dan    pencapaian    target    kinerja    serta    usulan pemecahannya.