Menkumham Buka Festival Kesenian Rakyat EIFAF 2017

Tenggarong – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly Membuka acara pesta rakyat Erau Internasional Folklore and Art Festival (EIFAF) 2017. Kali ini, EIFAF disandingkan dengan perhelatan budaya tradisional dari berbagai negara. Berbagai kesenian dan tradisi di lingkup Kesultanan Kutai bersanding dengan kebudayaan dari berbagai negara. Ajang ini sekaligus memperkenalkan peninggalan kearifan lokal masyarakat Kutai kepada dunia. EIFAF 2017 ini  ini dimeriahkan 8 peserta dari berbagai negara yakni Slowakia, Bulgaria, Polandia, Thailand, China, India, Jepang dan Korea Selatan.

Diawali dengan menyalakan 7 buah brong atau obor oleh menkumham bersama beberapa pejabat dan tokoh diantaranya Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Dubes Seychelles Nico Barito, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Putera Mahkota Kesultanan Kutai HAP Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat menandai awal dimulainya acara pesta tersebut. Sementara itu bertempat di Stadion Rondong Demang Tenggarong parade peserta EIFAF memakai pakaian adat, alat musik dan atraksi seni. Selama gelaran parade, disuguhi pertunjukan tari selamat datang Ganjar Ganjur dan Topeng Kemindu dari Keraton Kesultanan Kukar ing Martadipura.

Pada acara tersebut dalam sambutannya saat membuka acara, menkumham mengatakan bahwa berlangsungnya Kesenian rakyat Erau Adat Kutai 2017 ini merupakan wadah untuk memberi ruang bagi para penggiat seni budaya daerah, sehingga keberadaan aktualisasi budayanya dapat diterima secara universal. Menkumham mengajak  kepada segenap seniman daerah, yang telah membuat karya cipta seni seperti lagu, tari, seni lukis, dan seni rupa untuk mendaftarkan karya seninya serta memperoleh sertifikat HAKI, agar karyanya tidak diakui maupun disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

Menkumham juga juga berharap agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait secara aktif mensosialisasikan dan melakukan fasilitasi registrasi HAKI di Kementerian Hukum dan HAM. “Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain dan obyek HAKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikian, atau intelektulita manusia”, Ucap yasonna, Minggu (23/7) di Stadion Rondong Demang Tenggarong.

Diakhir sambutannya Menkumham mengatakan bahwa hal bahwa festival budaya dapat menjadi perekat bagi semua pemangku kepentingan budaya, baik dari unsur Pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan media. “Festival Budaya ini akan menjadi daya tarik wisata berbasis budaya yang akan memberi dampak positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya”, Tambah Menkumham.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kutai Kartanegara (kukar) Rita Widyasari mengaku optimis mampu mengangkat sektor pariwisata Kukar menjadi salah-satu andalan di sektor pariwisata di Kalimantan Timur. “Saat ini kunjungan wisatawan ke Kukar tiap tahunnya mencapai 1,9 juta orang dari yang sebelumnya hanya mencapai 250 ribu orang,” kata Rita Widyasari.

Pada acara tersebut Menkumham mendapatkan gelar Kesultanan Pangeran Anom Suranegara dari Kesultanan Kutai Kertanegara. Gelar kehormatan tersebut di berikan pada upacara adat mendirikan Ayu oleh Sultan Kartanegara Ing Martadipura yang berlangsung di Keraton Museum Mulawarman.

Top 40 KIPP 2017 harus Dapat Direplikasi

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar rapat pleno penetapan TOP 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017, Kamis (13/07). Menteri PANRB Asman Abnur yang hadir untuk membuka rapat tersebut mengatakan bahwa inovasi yang diciptakan oleh setiap instansi di daerah harus memiliki manfaat bagi masyarakat banyak.

Dengan demikian sebagai penyelanggara layanan, pemerintah dalam hal ini instansi yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik dirasakan kehadirannya, serta membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi.

Asman juga menhapresiasi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang telah berpartisipasi dalam kompetisi yang rutin diadakan setiap tahunnya. “Saya mengapresiasi penyelenggara negara yang ikut dalam kompetisi ini, semoga lahirnya rujukan inovasi pelayanan publik ini dapat menular ke daerah- daerah lainnya untuk berinovasi dengan harapan agar pelayanan publik di negeri ini semakin baik lagi kedepannya,” katanya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa mengatakan bahwa dalam menetapkan TOP 40 kompetisi inovasi pelayaann publik terdapat beberapa kriteria yang menjadi penilaian oleh tim. Diantaranya inovasi yang dilombakan benar benar diterapkan pada instansi masing masing tidak hanya sekedar dibuat hanya untuk dikompetisikan. Untuk itu, tim juga turun langsung meninjau ke lapangan dan melihat apakah inovasi tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau tidak.

Selain itu, tim juga minta masukan dari masyarakat dengan pertanyaan terkait dampak yang dirasakan dari inovasi pelayanan publik tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah potensi untuk dapat direplikasi daerah lainnya.

Dalam rapat penetapan TOP 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini juga mendengarkan penjelasan dari tim panel independen maupun tim evaluator yang sudah terjun langsung ke lapangan dengan melakukan verifikasi dan juga observasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)

Gara-gara Bolos, 31 ASN Dipecat

JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten dalam melakukan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk dalam memberikan sanksi. Di pertengahan tahun 2017 ini, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang yang ke-3 kalinya untuk mengambil keputusan terhadap 35 Aparatur Sipil Negara yang dalam hal.ini PNSdari berbagai instansi pusat maupun daerah.

Seperti halnya sidang sebelumnya, sidang BAPEK  masih didominasi oleh kasus pelanggaran terhadap Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS   yaitu kasus akibat ASN tidak masuk kerja 46 hari atau lebih. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin tegas dan serius dalam menangani indisipliner pegawai,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur selaku Ketua BAPEK usai sidang di Jakarta, Jumat (07/07).

Menteri Asman Mengatakan, dari 35 Aparatur Sipil Negara yang disidang, 31 ASN secara resmi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) oleh pemerintah. “ASN yang terkena kasus pelanggaran akibat tidak masuk kerja, semuanya diberhentikan, sedangkan empat PNS diperingan sanksinya,“ ungkapnya.

Menteri Asman pun berharap, agar kasus disiplin PNS ini tidak berulang. Karena itu Asman menekankan pentingnya peran atasan dalam pemvinaan perilaku anak buahnya. ”Saya harap atasan dari ASN tersebut dapat mengontrol anak buahnya serta dapat memberikan bimbingan bawahannya,“ tambahnya. (dit/ HUMAS MENPANRB)

ASN Agar Tetap Jaga Kualitas Pelayanan Publik Selama Cuti Bersama Idul Fitri

JAKARTA – Sebentar lagi seluruh ASN akan memasuki waktu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H , yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2017 hingga 30 Juni 2017. Para ASN pun akan kembali masuk bekerja seperti sedia kala pada hari Senin  3 Juli 2017. Keputusan cuti bersama ASN ini telah diatur pada Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Khusus untuk pelayanan publik yang bersifat urgen, seperti pelayanan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik seperti Rumah Sakit, Layanan Kepolisian, serta Pemadam Kebakaran tetap berjalan normal dengan pengaturan penjadwalan ASN secara khusus sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Kami menghimbau agar pengaturan cuti bersama ASN pada pelayanan publik dapat diatur dengan baik dan pelaksanaannya diawasi oleh para pejabat yang menaungi sehingga kualitas pelayanan publik tetap optimal dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan publik walaupun sedang dalam cuti bersama,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta (Rabu, 21/6).

Mengingat durasi cuti bersama yang cukup lama, lanjut Menteri Asman, pelayanan publik yang bersifat urgen harus tetap berjalan dengan baik karena kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

Untuk itu, MenPANRB meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta para pejabat yang melaksanakan teknis operasional pelayanan publik dapat melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik selama cuti bersama agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Presiden Minta ASN Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan penyelesaian penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam rapat terbatas mengenai hal tersebut pada 18 Januari 2017 lalu, Presiden telah menyampaikan bahwa diperlukan sebaran ASN yang lebih merata dan bisa memberikan pelayanan hingga ke pelosok.

Sementara dalam rapat terbatas pada Selasa ini, 20 Juni 2017, di Kantor Presiden, Jakarta, Kepala Negara menekankan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan pemerintah-el (e-government). Karena di era teknologi informasi yang pesat ini, kecepatan merupakan suatu hal yang sangat penting. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik dan administrasi kepada warga,” ujar Presiden.

Melalui penerapan teknologi informasi, Presiden Joko Widodo menginginkan kerja ASN yang akan semakin dimudahkan dan cepat. Baginya, pelayanan publik merupakan ruh dari ASN itu sendiri.  “Saya tidak ingin ASN kita menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat SPJ yang jumlahnya dulunya berlembar-lembar atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa surat atau berkas-berkas yang menumpuk. Saya kira semua bisa kita disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik,” ucapnya.

 

Terkait manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya ingin menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-governmentkarena kita sudah masuk ke era teknologi informasi, sehingga kecepatan jadi sangat penting. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi kepada warga, dan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi ini kita seharusnya bisa bekerja cepat,” kata Presiden

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Asman Abnur, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Pemerintah Resmi Tetapkan 23 Juni Menjadi Cuti Bersama Lebaran

JAKARTA- Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi hari kerja bagi para Aparatur Sipil Negara serta untuk memberikan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan cuti bersama tahun 2017, Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah telah menetapkan cuti bersama tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 ( Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Selain itu, dalam keputusan ini dijelaskan bahwa cuti Bersama yang dimaksud dalam Keppres No.18/2017 ini tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi para Pegawai Negeri Sipil.

Dengan terbitnya Keppres ini diharapkan dapat menjadi acuan serta pedoman bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia dalam pelaksanaan cuti bersama tahun 2018. (arl/Humas MenPANRB)

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

JAKARTA – Hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang.

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian,” ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. “Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id,” pungkas Herman.

Mobil Dinas Tak Boleh Digunakan untuk Mudik Lebaran

JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan agar aparatur negara tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik saat lebaran. Ketentuan itu sudah diatur dalam Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Hal itu dikatakan Menteri PANRB Asman Abnur kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (12/06). “Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,” ujar Asman menegaskan.

Karena itu Menteri wanti-wanti agar selurun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mentaati aturan tersebut.  “Mobil dinas jangan digunakan untuk pribadi, apalagi untuk mudik saat libur lebaran,” tegasnya.

Ditambahkan bahwa penggunaan kendaraan dinas operasional dibatasi pada hari kerja, dan digunakan di dalam kota. “Kalau instansi pemerintah memiliki bus  jemputan pegawai, mungkin bisa digunakan. Tapi harus  harus dengan ijin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah tempat ASN bekerja atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Asman juga mengatakan bahwa untuk kepentingan mudik lebaran, sejumlah instansi pemerintah, BUMN maupun swasta banyak menyediakan fasilitas kendaraan untuk mudik. Selain itu, pemerintah juga memberikan gaji ke-14 atau THR, sehingga PNS  cukup terbantu dengan tambahan dana tersebut dalam menghadapi hari raya Idul Fitri.

Diingatkan, pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik tanpa izin akan diberikan sanksi sebagaiana diatur PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi ini juga berlaku untuk PNS yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai Lebur dan cuti bersama Lebaran. (dit/twi/ HUMAS MENPANRB)

Pemerintah Tidak Akan Lakukan Rasionalisasi PNS

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana bahkan tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi PNS. Hal itu ditegaskan menanggapi beredarnya meme dari Liputan6.com yang mengesankan seolah-olah Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pegawai.

Atmaji mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tetapi tidak ada rencana untuk melakukan rasionalisasi PNS,” tegasnya di Jakarta, Senin (01/05).

Skema yang beredar tersebut, yang tertulis dibuat oleh liputan6.com diambil dari pasal 241 PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Namun judulnya kurang tepat, sehingga mengesankan seolah-olah Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pegawai. “Banyak pertanyaan dari berbagai pihak yang ditujukan kepada Kemenpanrb untuk meminta konfirmasi apakah betul akan dilakukan rasionalisasi pegawai”, sambung Atmaji.

Menurut Atmaji, dalam pasal 241 tersebut bukan berarti pemerintah akan melakukan rasionalisasi pegawai. “Itu hanya aturan normatif bila terdapat perampingan organisasi. Dapat saya tegaskan di sini bahwa hingga saat ini Pemerintah tidak berencana bahkan tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan rasionalisasi pegawai,” tegas Atmaji.

Lebih lanjut Atmaji menambahkankan bahwa pemerintah saat ini justru sedang berusaha untuk mengoptimalkan PNS yang ada melalui program peningkatan kompetensi agar mereka makin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu diharapkan segenap PNS dimana pun berada tidak perlu resah karena pemerintah sama sekali tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi pegawai. (ags/HUMAS MENPANRB)

PP Nomor 11 Tahun 2017: Inilah Pengaturan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatanganiPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP  ini,  ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

Adapun pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan/atau JPT, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain.

PP ini menyebutkan, jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:a. Jabatan administrator;  b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator, menurut PP ini, adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c.memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;  dan g. sehat jasmani dan rohani.

“Persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan,” bunyi Pasal 54 ayat (2) PP tersebut.

Sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; c.telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; d. memiliki integritas dan moralitas yang baik; e.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan f. Sehat jasmani dan rohani.

Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan administrator pada Instansi Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud .

Namun PNS sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

“Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong,” bunyi Pasal 56 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Menurut PP ini,  PNS diberhentikan dari JA apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;  d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e.ditugaskan secara penuh di luar JA; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Pejabat Fungsional

PP ini menegaskan, bahwa pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi  pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

“JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,” bunyi Pasal 68 PP ini.

Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. Sedangkan jenjang JF keahlian terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama.

Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a.fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah; b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang  dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan e.kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

PNS diberhentikan dari JF, menurut PP ini, apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;  d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f.tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF,” bunyi Pasal 98 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF, dan setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu. (arl/Humas MenPANRB/JDIH Kemenkumham/Setkab)