PP Nomor 11 Tahun 2017: Inilah Pengaturan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatanganiPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP  ini,  ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

Adapun pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan/atau JPT, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain.

PP ini menyebutkan, jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:a. Jabatan administrator;  b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator, menurut PP ini, adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c.memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;  dan g. sehat jasmani dan rohani.

“Persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan,” bunyi Pasal 54 ayat (2) PP tersebut.

Sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; c.telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; d. memiliki integritas dan moralitas yang baik; e.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan f. Sehat jasmani dan rohani.

Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan administrator pada Instansi Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud .

Namun PNS sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

“Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong,” bunyi Pasal 56 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Menurut PP ini,  PNS diberhentikan dari JA apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;  d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e.ditugaskan secara penuh di luar JA; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Pejabat Fungsional

PP ini menegaskan, bahwa pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi  pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

“JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,” bunyi Pasal 68 PP ini.

Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. Sedangkan jenjang JF keahlian terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama.

Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a.fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah; b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang  dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan e.kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

PNS diberhentikan dari JF, menurut PP ini, apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;  d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f.tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF,” bunyi Pasal 98 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF, dan setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu. (arl/Humas MenPANRB/JDIH Kemenkumham/Setkab)

MATERI SINOVIK 2017

MATERI SINOVIK 2017

1. Pengantar KIPP 2017, untuk unduh dokumen klik disini

2. Teknik Penulisan Proposal 2017, untuk unduh dokumen klik disini

3. Teknis Sinovik – Local Admin, untuk unduh dokumen klik disini

4. Teknis Sinovik – UIP, untuk unduh dokumen klik disini

Rita Serahkan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan

TENGGARONG -Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menyerahan panji-panji keberhasilan pembangunan tahun 2016 yang diperoleh Pemerintah Kukar dalam HUT Provinsi Kalimantan timur ke – 60 tahun 2017 lalu, kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kukar yang menerima panji-panji tersebut, di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara. Senin (6/1).

Selain penyerahan panji-panji keberhasilan pembangunan, Bupati Kukar juga menyerahkan piagam pengharaan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) dengan tingkat pencapaian akuntabilitas kenerja dengan nilai B dari Kementerian PAN dan RB kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar H Marli, dan juga penyerahan piala Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori Lalu Lintas Kota Kecil kepada Sekretaris DinasPerhubungan Ismi Nurul Huda.

Dalam kesempatan tersebut Rita memberikan apresiasi kepada para penerima panji–panji sebagai kekuatan motivasi dan ukuran tolak ukur kinerja yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam semangat pengabdian, dedikasi dan loyalits untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi. Ia juga meminta kepada seluruh pejabat esselon II untuk dapat merumuskan langkah-langkah kerja secara konkrit dalam pencapaian target kinerja 2017, dalam bentuk kontrak kinerja khusus untuk dapat meningkatkan penilaian kinerja dalam mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam bingkai keterukuran dan keterpaduan menuju keberhasilan pencapaian Gerbang Raja II.

kontrak kinerja khusus tersebut dapat segera dijabarkan kepada seluruh jajaran dibawahnya hingga ke level staf agar setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur. “Tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta terukur diharapkan dapat menjadi budaya yang harus diikuti” kata Rita. Berkenaan dengan adanya kecenderungan menurunnya disiplin dan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Kukar, akibat defisit keuangan daerah. Iasangat tidak setuju dengan alasan defisit menyebabkan menurunnya disiplin dan kinerja aparatur, malah ia berharap keadaan tersebut bisa menjadi pelecut semangat untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi.

“Saya tidak ingin karena kurangnya anggaran ASN menjadi malas, tetapi harus sebaliknya menjadi pelecut semangat untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi,” ujar Rita. Bupati Kukar juga menyoroti kebiasaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengisi kehadiran, namun tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. “Bangunlah rasa kebersamaan dan tanggung jawab dengan lebih bijak, dengan tidak merugikan kepentingan yang lebih luas. Hilangkan kebiasaan buruk dengan hanya mengisi absen hadir, tanpa melakukan kegiatan apa-apa,” harap Rita lagi.

Untuk diketahui Pemerintah Kabupaten Kukar pada HUT Provinsi Kalimantan timur ke – 60 tahun 2017, meraih 9 panji keberhasilan pembangunan untuk Predikat Terbaik I meliputi Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD), selnjutnya Bidang Pembangunan Ketahanan Pangan,Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Bidang Kepemudaan, Bidang keolahragaan, Bidang Pembinaan PenyelenggaraanPemerintah Kelurahan, Bidang Gerakan Pramuka, Bidang kebudayaan kategori kabupaten, dan Bidang stabilitas Keamanan Kabupaten / Kota.

Sedangkan untuk Predikat Terbaik II meliputi Bidang keberhasilan E-Goverment, Bidang perkebunan, Bidang kelautan dan perikanan, Bidang pelayanan terpadu satu pintu, Bidang daya saing daerah, Bidang ketenagakerjaan, dan Bidang pariwisata Kategori Kabupaten. Sedangkan untuk Predikat Terbaik III diperoleh 8 panji meliputi Bidang pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Bidang keberhasilan keterbukaan inforasi publik, Bidang koperasi, Bidang kesehatan, Bidang kesejahteraan sosial, Bidang pengelolan keuangan daerah, Bidang tata kelola kearsipan,dan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemkab Kukar Raih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2016

SURABAYA –Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menganugerahkan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) willayah regional II tahun 2016. Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah Kukar memperoleh nilai 66,10 atau predikat B hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisien penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemkab Kukar sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.
Menteri PANRB RI, Asman Abnur memberikan apresiasi atas upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh kabupaten / kota khususnya wilayah II. Dikatakan oleh Menpan RB, terdapat beberapa unit kerja yang telah menerapkan e-budgeting di lingkungan pemerintahan. E-budgeting merupakan program penganggaran kegiatan berbasis elektronik yang merupakan sebuah langkah signifikan dalam upaya mencegah program/kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah.
Dikatakan oleh Asman Abnur, “Untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hari ini menerima hasil rapor akuntabilitasnya, saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah agar lebih serius lagi untuk memberikan fokus dan komitmen bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya.”  Bupati Kutai Kartanegara, hadir di acara yang berlangsung di kantor Gubernur Jawa Timur yang berkedudukan di kota Surabaya. Dalam kesempatan itu Bupati Rita Widyasari menyatakan perasaan gembira dan bangga atas pencapaian ini. Diharapkan di masa depan Kabupaten Kukar dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meraih angka yang lebih tinggi. Untuk itu Bupati mengajak kepada seluruh stakeholders untuk bekerjasama dalam meningkatkan prestasi ini.

PNS harus Siap-siap, Inpassing Nasional Dilaksanakan 2 Tahun

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi.

“Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (29/12). Permen PANRB ini ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur pada tanggal 7 Desember 2016, dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2016.

Dijelaskan, PNS yang melaksanakan inpassing untuk kelompok jabatan fungsional ketrampilan, harus berijasah paling rendah SLTA, dengan pangkat paling rendah pengatur muda , golongan IIa, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi dan prestasi kerja baik dalam setahun terakhir. Selain itu, usia paling tinggi tiga tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) bagi jabatan pelaksana, dan dua tahun bagi administrator dan pengawas.

Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijasah paling rendah S-1/D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. Sedangkan pangkat yang dipersyaratkan, paling rendah Penata muda, golongan IIIa, memiliki pengalaman minimal dua tahun, serta lulus uji kompetensi, serta nilai prestasi kerja minimal baik dalam setahun terakhir.

Untuk inpassing pada kelompok ini, usia paling tinggi tiga tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana, dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permen PANRB, inpassing ini ditujukan bagi empat kelompok jabatan PNS. Pertama, PNS  yang telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya.

Sedangkan keempat,  inpassing ditujukan bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Diingatkan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan inpassing harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan rekapitulasi hasil inpassing dan surat keputusan pengangkatannya kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian negara (BKN).

Dalam kesempatan terpisah,  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak apa adanya pejabat yang kehilangan jabatan struktural.

Dengan terbitnya PP tersebut, selain harus melakukan penataan struktur organisasi atau kelembagaan, Setiawan minta instansi pemerintah melakukan penataan SDM aparatur dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang ada sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).”Penataan ini sangat relevan dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai tahun 2015 yang dilanjutkan tahun 2016 ini,” ujarnya.

Ditambahkan, perencanaan pembangunan SDM aparatur di daerah harus sesuai dengan visi dan misi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan rekrutmen harus transparan, adil, kompetitif, dan bebas dari KKN. Berawal dari proses rekrutmen yangdemikian akan mempermudah setiap instansi pemerintah dalam pengembangan kapasitas terhadap calon ASN yang diperoleh.

Terkait dengan kebijakan moratorium, Kementerian PANRB e-Formasi yang memuat NIP, kelas jabatan, dan nomenklatur jabatan administrasi pelaksana. Sebelumnya, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemda pasca PP No. 18/2016. (ags/HUMAS MENPANRB)

Mulai Januari 2017, JFU PNS Jadi Jabatan Pelaksana

JAKARTA – Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu,  seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain. “Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25,” kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta  segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan. “Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada  pola karir PNS ke depan,” kata Syamsul.

Dijelaskan,  instansi pemerintah yang  mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

“Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB,” kata Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini, selanjutnya harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (ns/HUMAS MENPANRB)

TERBITKAN SE PEMBERANTASAN PUNGLI, MENTERI ASMAN : PELAKU PUNGLI DIUMUMKAN

JAKARTA – Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengeluarkan Surat Edaran. Tidak hanya bersifat internal Kementerian PANRB, tetapi SE tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan  Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selain itu, Menteri PANRB meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Internal Instansi Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemda melakukan quality assurance atas kegiatan APIP terkait pemberantasan pungli. “Kami mengharapkan seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk secara tegas melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pungli sebagai bagian dari upaya konkret pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Selasa (18/10).

Dalam SE tersebut, terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk memberantas pungli di instansi pemerintah. Langkah pertama, adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli. “Kedua, menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungli, dan ketiga melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain,” ujar Asman.

Menteri Asman juga mengajak seluruh pimpinan pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi infomasi (TI) guna mengurangi pertemuan langsung  antara pemberi dan penerima layanan. Kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk membuka atau memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan serta persyaratan perlayanan secara transparan.

Dari segi pengawasan, tentu saja pimpinan harus meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungli. “Selain itu harus dilakukan upaya meningkatkan integritas aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing,” imbuh Asman.

Lebih lanjut Menteri mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah untuk membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan pengaduan, serta mendorong masyarakat tidak takut mengadu. Lebih dari itu, aparat juga harus merespon secara cepat terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. “Kami juga akan menerapkan sistem pengaduan internal (whistle blower system) untuk membuka serta mencegah terjadinya pungli,” tambahnya.

Para pimpinan instansi pemerintah juga diminta menugaskan APIP untuk mendorong dan memantau langkah-langkah pencegahan dan deteksi terjadinya pungli. “Saya minta agar hasil-hasil penindakan diumumkan secara rutin kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Dengan demikian bisa memberikan pelajaran dan efek jera bagi aparatur  lainnya sehingga tidak melakukan perbuatan serupa,” tegas Asman Abnur.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Kepala BPKP Ardan Adi Perdana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi RB Kunwas, M. Yusuf Ateh, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dan sejumlah pejabat Kemenetrian PANRB. (ags/HUMAS MENPANRB)

MENTERI ASMAN INGIN ASN MUDA DAN PROFESIONAL

JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menginginkan Aparatur yang berjiwa muda serta memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Ia menjelaskan ASN muda sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Kedepan kita inginkan ASN yang muda dan memiliki profesionalisme, agar pelayanan terhadap masyarakatpun dapat berjalan dengan optimal,” ujarnya saat rapat kerja dengan para Komisi II DPR RI, Senin (10/10).

Untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya akan memprioritaskan mahasiswa lulusan perguruan tinggi negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi untuk menjadi PNS. Dengan demikian posisi ASN akan diisi oleh orang yang memiliki integritas serta profesionalisme.

Lebih lanjut Menteri Asman menyampaikan jika dari jumlah PNS yang mencapai 4.475315 orang, 7,78 persennya merupakan PNS dengan umur diatas 55 tahun. “Saat ini banyak PNS kita yang berusia setengah abad, diatas 55 tahun,” ucapnya. (byu/HUMAS MENPANRB)

RIBUAN PNS DISANKSI, 807 DIANTARANYA DIBERHENTIKAN

JAKARTA – Pernyataan Menteri PANRB Asman Abnur yang menegaskan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak main-main dengan perijinan harus dimaknai sebagai peringatan keras bagi aparatur negara, khususnya PNS. Kalau masih tetap bermain-main, pemerintah tidak akan kompromi, dan sanksi tegas menanti, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat.

Apa yang disampaikan Menteri bukanlah ancaman kosong, karena dalam dua tahun terakhir, 2014 dan 2015 saja, pemerintah sudah menjatuhkan sanksi kepada 3.685 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Dari jumlah itu 807 diantaranya diberhentikan sebagai PNS, 289 diantaranya diberhentikan tidak dengan hormat.

Mengutip data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, tahun 2014 tercatat ada 2.373 PNS yang dikenai sanksi disiplin, dan tahun 2015 turun menjadi 1.312 orang.

Dijelaskan, sanksi disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2010 tentang Disiplin PNS. Dalam PP tersebut, sanksi dikelompokkan menjadi tiga, yakni sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat.

Untuk sanksi disiplin berat terdiri dari lima jenis, yakni pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan satu tingkat, serta penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun.  “Tercatat ada seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga orang PNS dikenai sanksi disiplin berat. Terbanyak diturunkan pangkatnya, dengan jumlah delapan ratus sembilan puluh dua orang PNS,” imbuh Herman.

Sementara sanksi disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundan kenaikan pangkat. Sementara sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sebelumnya, Menteri PANRB Asman Abnur minta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mempermainkan masyarakat terutama dalam hal pemberian layanan. Masyarakat menilai pelayanan  perizinan sering “diotak-atik” sehingga harus melalui birokrasi yang rumit dan membayar sejumlah uang yang tidak tercantum dalam standar pelayanan.

Menteri Asman juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan kontrol. Disampaikan, bahwa masyarakat bisa kapan saja dan dimana saja menyampaikan laporan secara cepat, antara lain melalui kanal LAPOR! (lapor.go.id), SMS ke 1708, atau melalui media sosial Twitter @LAPOR1708, atau melalui e-mail halomenpan@menpan.go.id. “Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silahkan dimanfaatkan,” ucapnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

PEMERINTAH SIAPKAN JURUS CEGAH PELANGGARAN NETRALITAS PNS DALAM PILKADA

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar rapat dengan sejumlah instansi untuk mengawal Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Kamis (06/10). Hal itu dilakukan sebagai antisipasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017.

Rapat tersebut dipimpin oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, didampingi oleh Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Bambang Dayanto Sumarsono, dan dihadiri oleh perwakilan dari Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setiawan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai upaya pembinaan dan penegakan, untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada 2017. SE dimaksud akan disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar menaati  ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. “SE ini menjadi panduan bagi PPK di daerah yang akan melaksanakan pilkada sehingga mereka tau apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Surat edaran yang akan dibuat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Untuk menindalanjuti pelanggaran netralitas PNS, akan dibuat Standard Operating Procedure (SOP) sehingga penanganannya lebih efektif.

Dalam Pilkada tahun 2015, masih banyak terjadi pelanggaran netralitas, namun banyak PPK yang tidak mau menjatuhkan sanksi. Banyak PPK atau PyB yang tidak  melaksanakan rekomendasi KASN.

Sesuai dengan pasal 123 ayat 3 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS yang akan mencalonkan dirinya dalam Pilkada harus mundur dan menyampaikan surat keterangan pengunduran diri sebagai PNS. Tetapi kenyataan di lapangan, masih ada yang tidak taat aturan tersebut.

Bercermin dari pengalaman tahun  2015, diharapkan dalam Pilkada serentak 2017 mendatang tidak terjadi pelanggaran netralitas PNS lagi.