Tim 6 Penampingan Dinas Satpol PP

Pendampingan tim 6 ke dinas satpol pp pada hari rabu 30 agustus 2017,dimulai pada jam 13.20 wita.

Pendampingan Tim 2 Kec. Kota Bangun

Pada hari selasa,tanggal 8 agustus 2017 diadakan pendampingan tim bekias dikecamatan kota bangun oleh tim2.

 

Menkumham Buka Festival Kesenian Rakyat EIFAF 2017

Tenggarong – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly Membuka acara pesta rakyat Erau Internasional Folklore and Art Festival (EIFAF) 2017. Kali ini, EIFAF disandingkan dengan perhelatan budaya tradisional dari berbagai negara. Berbagai kesenian dan tradisi di lingkup Kesultanan Kutai bersanding dengan kebudayaan dari berbagai negara. Ajang ini sekaligus memperkenalkan peninggalan kearifan lokal masyarakat Kutai kepada dunia. EIFAF 2017 ini  ini dimeriahkan 8 peserta dari berbagai negara yakni Slowakia, Bulgaria, Polandia, Thailand, China, India, Jepang dan Korea Selatan.

Diawali dengan menyalakan 7 buah brong atau obor oleh menkumham bersama beberapa pejabat dan tokoh diantaranya Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Dubes Seychelles Nico Barito, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Putera Mahkota Kesultanan Kutai HAP Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat menandai awal dimulainya acara pesta tersebut. Sementara itu bertempat di Stadion Rondong Demang Tenggarong parade peserta EIFAF memakai pakaian adat, alat musik dan atraksi seni. Selama gelaran parade, disuguhi pertunjukan tari selamat datang Ganjar Ganjur dan Topeng Kemindu dari Keraton Kesultanan Kukar ing Martadipura.

Pada acara tersebut dalam sambutannya saat membuka acara, menkumham mengatakan bahwa berlangsungnya Kesenian rakyat Erau Adat Kutai 2017 ini merupakan wadah untuk memberi ruang bagi para penggiat seni budaya daerah, sehingga keberadaan aktualisasi budayanya dapat diterima secara universal. Menkumham mengajak  kepada segenap seniman daerah, yang telah membuat karya cipta seni seperti lagu, tari, seni lukis, dan seni rupa untuk mendaftarkan karya seninya serta memperoleh sertifikat HAKI, agar karyanya tidak diakui maupun disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

Menkumham juga juga berharap agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait secara aktif mensosialisasikan dan melakukan fasilitasi registrasi HAKI di Kementerian Hukum dan HAM. “Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain dan obyek HAKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikian, atau intelektulita manusia”, Ucap yasonna, Minggu (23/7) di Stadion Rondong Demang Tenggarong.

Diakhir sambutannya Menkumham mengatakan bahwa hal bahwa festival budaya dapat menjadi perekat bagi semua pemangku kepentingan budaya, baik dari unsur Pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan media. “Festival Budaya ini akan menjadi daya tarik wisata berbasis budaya yang akan memberi dampak positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya”, Tambah Menkumham.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kutai Kartanegara (kukar) Rita Widyasari mengaku optimis mampu mengangkat sektor pariwisata Kukar menjadi salah-satu andalan di sektor pariwisata di Kalimantan Timur. “Saat ini kunjungan wisatawan ke Kukar tiap tahunnya mencapai 1,9 juta orang dari yang sebelumnya hanya mencapai 250 ribu orang,” kata Rita Widyasari.

Pada acara tersebut Menkumham mendapatkan gelar Kesultanan Pangeran Anom Suranegara dari Kesultanan Kutai Kertanegara. Gelar kehormatan tersebut di berikan pada upacara adat mendirikan Ayu oleh Sultan Kartanegara Ing Martadipura yang berlangsung di Keraton Museum Mulawarman.

Pemkab Kukar Gratiskan Akte Kelahiran Anak Usia 19 Tahun Ke Atas

TENGGARONG -Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tergolong tidak mampu dan belum memiliki akte kelahiran anak. Kini bisa mengajukan permohonan penerbitan akte, baik itu di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dukcapil Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kukar tanpa dipungut biaya alias gratis.
 
Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 6 Juli 2017 No.472.II/1411/Disdukcapil Tentang Akte Kelahiran Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu usia 19 tahun ke atas. Surat edaran tersebut ditujukan kepada camat se-Kukar ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Marli.
 
Dalam surat edaran itu disebutkan berdasarkan Peraturan Bupati Kukar No.27 tahun 2017 tentang Prosedur dan Persyaratan Administrasi Kependudukan. Akte kelahiran gratis diterbitkan Pemkab Kukar dalam upaya mengoptimalkan kepemilikan akte kelahiran pada masyarakat yang tidak mampu di wilayah Kukar melalui Disdukcapil dengan pelayanan secara gratis atau bebas biaya, bagi usia 19 tahun ke atas.
 
Adapun persyaratan yang harus dilampirkan masyarakat yakni surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Desa/kelurahan setempat.Selain itu masyarakat diminta untuk melengkapi syarat sebagai berikut. (1). Surat keterangan Kelahiran asli dari rumah sakit/klinik/dokter/bidan penolong kelahiran. (2). Foto copy kartu keluarga (KK) 1 (satu) lembar. (3). Foto copy surat nikah orang tua 1 (satu) lembar. (4). Foto copy KTP kedua orang tua masing-masing 1 (satu) lembar. (5). Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh desa/kelurahan dan (6). Foto copy KTP saksi 2 (dua) orang masing-masing 1 (satu) lembar. Bagi masyarakat yang masih kurang jelas, silahkan menghubungi Novi Isransyah HP. 0821588880688 dan Eksy Tugas Siarto HP. 0811591223. (Margini S Prasetya/Medsi01).

Presiden Minta ASN Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan penyelesaian penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam rapat terbatas mengenai hal tersebut pada 18 Januari 2017 lalu, Presiden telah menyampaikan bahwa diperlukan sebaran ASN yang lebih merata dan bisa memberikan pelayanan hingga ke pelosok.

Sementara dalam rapat terbatas pada Selasa ini, 20 Juni 2017, di Kantor Presiden, Jakarta, Kepala Negara menekankan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan pemerintah-el (e-government). Karena di era teknologi informasi yang pesat ini, kecepatan merupakan suatu hal yang sangat penting. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik dan administrasi kepada warga,” ujar Presiden.

Melalui penerapan teknologi informasi, Presiden Joko Widodo menginginkan kerja ASN yang akan semakin dimudahkan dan cepat. Baginya, pelayanan publik merupakan ruh dari ASN itu sendiri.  “Saya tidak ingin ASN kita menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat SPJ yang jumlahnya dulunya berlembar-lembar atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa surat atau berkas-berkas yang menumpuk. Saya kira semua bisa kita disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik,” ucapnya.

 

Terkait manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya ingin menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-governmentkarena kita sudah masuk ke era teknologi informasi, sehingga kecepatan jadi sangat penting. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi kepada warga, dan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi ini kita seharusnya bisa bekerja cepat,” kata Presiden

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Asman Abnur, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Pemerintah Resmi Tetapkan 23 Juni Menjadi Cuti Bersama Lebaran

JAKARTA- Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi hari kerja bagi para Aparatur Sipil Negara serta untuk memberikan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan cuti bersama tahun 2017, Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah telah menetapkan cuti bersama tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 ( Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Selain itu, dalam keputusan ini dijelaskan bahwa cuti Bersama yang dimaksud dalam Keppres No.18/2017 ini tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi para Pegawai Negeri Sipil.

Dengan terbitnya Keppres ini diharapkan dapat menjadi acuan serta pedoman bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia dalam pelaksanaan cuti bersama tahun 2018. (arl/Humas MenPANRB)

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

JAKARTA – Hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang.

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian,” ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. “Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id,” pungkas Herman.

PNS harus Siap-siap, Inpassing Nasional Dilaksanakan 2 Tahun

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi.

“Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (29/12). Permen PANRB ini ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur pada tanggal 7 Desember 2016, dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2016.

Dijelaskan, PNS yang melaksanakan inpassing untuk kelompok jabatan fungsional ketrampilan, harus berijasah paling rendah SLTA, dengan pangkat paling rendah pengatur muda , golongan IIa, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi dan prestasi kerja baik dalam setahun terakhir. Selain itu, usia paling tinggi tiga tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) bagi jabatan pelaksana, dan dua tahun bagi administrator dan pengawas.

Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijasah paling rendah S-1/D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. Sedangkan pangkat yang dipersyaratkan, paling rendah Penata muda, golongan IIIa, memiliki pengalaman minimal dua tahun, serta lulus uji kompetensi, serta nilai prestasi kerja minimal baik dalam setahun terakhir.

Untuk inpassing pada kelompok ini, usia paling tinggi tiga tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana, dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permen PANRB, inpassing ini ditujukan bagi empat kelompok jabatan PNS. Pertama, PNS  yang telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya.

Sedangkan keempat,  inpassing ditujukan bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Diingatkan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan inpassing harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan rekapitulasi hasil inpassing dan surat keputusan pengangkatannya kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian negara (BKN).

Dalam kesempatan terpisah,  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak apa adanya pejabat yang kehilangan jabatan struktural.

Dengan terbitnya PP tersebut, selain harus melakukan penataan struktur organisasi atau kelembagaan, Setiawan minta instansi pemerintah melakukan penataan SDM aparatur dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang ada sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).”Penataan ini sangat relevan dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai tahun 2015 yang dilanjutkan tahun 2016 ini,” ujarnya.

Ditambahkan, perencanaan pembangunan SDM aparatur di daerah harus sesuai dengan visi dan misi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan rekrutmen harus transparan, adil, kompetitif, dan bebas dari KKN. Berawal dari proses rekrutmen yangdemikian akan mempermudah setiap instansi pemerintah dalam pengembangan kapasitas terhadap calon ASN yang diperoleh.

Terkait dengan kebijakan moratorium, Kementerian PANRB e-Formasi yang memuat NIP, kelas jabatan, dan nomenklatur jabatan administrasi pelaksana. Sebelumnya, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemda pasca PP No. 18/2016. (ags/HUMAS MENPANRB)

RSUD A.M. Parikesit Raih Predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2016

Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit mendapatkan Predikat sebagai Unit kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2016 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Asman Abnur kepada Direktur RSUD A.M. Parikesit dr. Martina Yulianti SpPD FINASIM dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ir. H. Marli, MSi bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Sabtu 10/12 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Penghargaan kali ini diberikan kepada 19 unit kerja pelayanan yang telah berhasil lolos dalam evaluasi oleh Tim Penilai Nasional yang dilakukan terhadap 223 unit kerja pada 175 Kementrian/Lembaga, 18 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap upaya dan KOMITMEN YANG KUAT setiap instansi pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam pesannya Asman Abdun menjelaskan momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadi salah satu pemicu bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis dan berkelanjutan.

Pemberian penghargaan atas predikat WBK/WBBM/ merupakan tindak lanjut instansi pemerintah yang telah mencanangkan ZONA INTEGRITAS dalam rangka mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan public yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019, serta Nawacita ujar Mentri Asman.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ir. H. Marli, MSi menyampaikan dengan penghargaan yang diterima oleh RSUD A.M. Parikesit ini, Pemerintah Kutai Kartanegara harus merasa bangga, ini merupakan motivasi bagi Kutai Kartanegara dan saya selaku Sekretaris Daerah untuk bisa membawa SKPD lain yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh RSUD A.M. Parikesit.

Sementara dr. Martina Yulianti, Sp.PD Finasim menyampaikan dengan diraihnya penghargaan ini, RS sangat senang namun masih banyak peer yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran RSUD AM Parikest terutama dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap 6 area yang menjadi pengungkit pembangunan zona integritas dan terus berupaya memperbaiki kualitas layanan agar dirasakan secara kongkrit oleh masyarakat. Yuli menyadari hal ini tidak mudah mengingat sumber daya yang ada di RS sangat beragam dan terkadang belum semuanya memiliki persepsi yang sama dalam hal kewajiban sebagai pelayan publik. Jika kami mendapat predikat ini, bukan berarti kami sdh puas dan berhenti sampai disini namun RSUD AM Parikesit akan terus berjuang untuk meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Besih Melayani ) pada tahun 2017

Melalui pembangunan Zona Integritasi menuju WBK/WBBM yang bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik, Reformasi Birokrasi akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, sasaran strategis pemerintah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional akan terwujud. (cnd)

Ada 17 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK yakni:
1. kantor pelayanan perbendaharaan negara, kuningan
2.Kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A, Pasuruan.
3.Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Lementetian Keuangan
4. Badan Pemeriksa Keuangan DI Yogyakarta
5.Dirwktorat Pengentldalian Penangkapan Ikan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, KKp
6.Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I tanjung Oeriok
7.Politeknik kesehatan Kementeeian keswhatan Jakarta III
8.Kepolisian Resor Kabupaten Gresik
9.Kepolisian Resor Sidoarjo
10. Kepolisian respr kabupaten jember
11.sekolah menengah kejuruan – SMTI Yogyakarta kementerian Perindustrian
12.Kantor Sar Surabaya
13.Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi
14.Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi D. I Yogykarra
15Dinas Pejinan Kabupaten Bantul
17. RSUD A. M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

WBBM
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI
2. Kantor Pelayanan Perbendahaaraan Negara Amiapura
(cnd)

44694