PNS harus Siap-siap, Inpassing Nasional Dilaksanakan 2 Tahun

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi.

“Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (29/12). Permen PANRB ini ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur pada tanggal 7 Desember 2016, dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2016.

Dijelaskan, PNS yang melaksanakan inpassing untuk kelompok jabatan fungsional ketrampilan, harus berijasah paling rendah SLTA, dengan pangkat paling rendah pengatur muda , golongan IIa, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi dan prestasi kerja baik dalam setahun terakhir. Selain itu, usia paling tinggi tiga tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) bagi jabatan pelaksana, dan dua tahun bagi administrator dan pengawas.

Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijasah paling rendah S-1/D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. Sedangkan pangkat yang dipersyaratkan, paling rendah Penata muda, golongan IIIa, memiliki pengalaman minimal dua tahun, serta lulus uji kompetensi, serta nilai prestasi kerja minimal baik dalam setahun terakhir.

Untuk inpassing pada kelompok ini, usia paling tinggi tiga tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana, dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permen PANRB, inpassing ini ditujukan bagi empat kelompok jabatan PNS. Pertama, PNS  yang telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya.

Sedangkan keempat,  inpassing ditujukan bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Diingatkan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan inpassing harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan rekapitulasi hasil inpassing dan surat keputusan pengangkatannya kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian negara (BKN).

Dalam kesempatan terpisah,  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak apa adanya pejabat yang kehilangan jabatan struktural.

Dengan terbitnya PP tersebut, selain harus melakukan penataan struktur organisasi atau kelembagaan, Setiawan minta instansi pemerintah melakukan penataan SDM aparatur dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang ada sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).”Penataan ini sangat relevan dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai tahun 2015 yang dilanjutkan tahun 2016 ini,” ujarnya.

Ditambahkan, perencanaan pembangunan SDM aparatur di daerah harus sesuai dengan visi dan misi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan rekrutmen harus transparan, adil, kompetitif, dan bebas dari KKN. Berawal dari proses rekrutmen yangdemikian akan mempermudah setiap instansi pemerintah dalam pengembangan kapasitas terhadap calon ASN yang diperoleh.

Terkait dengan kebijakan moratorium, Kementerian PANRB e-Formasi yang memuat NIP, kelas jabatan, dan nomenklatur jabatan administrasi pelaksana. Sebelumnya, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemda pasca PP No. 18/2016. (ags/HUMAS MENPANRB)

RSUD A.M. Parikesit Raih Predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2016

Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit mendapatkan Predikat sebagai Unit kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2016 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Asman Abnur kepada Direktur RSUD A.M. Parikesit dr. Martina Yulianti SpPD FINASIM dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ir. H. Marli, MSi bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Sabtu 10/12 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Penghargaan kali ini diberikan kepada 19 unit kerja pelayanan yang telah berhasil lolos dalam evaluasi oleh Tim Penilai Nasional yang dilakukan terhadap 223 unit kerja pada 175 Kementrian/Lembaga, 18 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap upaya dan KOMITMEN YANG KUAT setiap instansi pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam pesannya Asman Abdun menjelaskan momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadi salah satu pemicu bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis dan berkelanjutan.

Pemberian penghargaan atas predikat WBK/WBBM/ merupakan tindak lanjut instansi pemerintah yang telah mencanangkan ZONA INTEGRITAS dalam rangka mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan public yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019, serta Nawacita ujar Mentri Asman.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ir. H. Marli, MSi menyampaikan dengan penghargaan yang diterima oleh RSUD A.M. Parikesit ini, Pemerintah Kutai Kartanegara harus merasa bangga, ini merupakan motivasi bagi Kutai Kartanegara dan saya selaku Sekretaris Daerah untuk bisa membawa SKPD lain yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh RSUD A.M. Parikesit.

Sementara dr. Martina Yulianti, Sp.PD Finasim menyampaikan dengan diraihnya penghargaan ini, RS sangat senang namun masih banyak peer yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran RSUD AM Parikest terutama dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap 6 area yang menjadi pengungkit pembangunan zona integritas dan terus berupaya memperbaiki kualitas layanan agar dirasakan secara kongkrit oleh masyarakat. Yuli menyadari hal ini tidak mudah mengingat sumber daya yang ada di RS sangat beragam dan terkadang belum semuanya memiliki persepsi yang sama dalam hal kewajiban sebagai pelayan publik. Jika kami mendapat predikat ini, bukan berarti kami sdh puas dan berhenti sampai disini namun RSUD AM Parikesit akan terus berjuang untuk meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Besih Melayani ) pada tahun 2017

Melalui pembangunan Zona Integritasi menuju WBK/WBBM yang bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik, Reformasi Birokrasi akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, sasaran strategis pemerintah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional akan terwujud. (cnd)

Ada 17 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK yakni:
1. kantor pelayanan perbendaharaan negara, kuningan
2.Kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A, Pasuruan.
3.Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Lementetian Keuangan
4. Badan Pemeriksa Keuangan DI Yogyakarta
5.Dirwktorat Pengentldalian Penangkapan Ikan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, KKp
6.Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I tanjung Oeriok
7.Politeknik kesehatan Kementeeian keswhatan Jakarta III
8.Kepolisian Resor Kabupaten Gresik
9.Kepolisian Resor Sidoarjo
10. Kepolisian respr kabupaten jember
11.sekolah menengah kejuruan – SMTI Yogyakarta kementerian Perindustrian
12.Kantor Sar Surabaya
13.Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi
14.Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi D. I Yogykarra
15Dinas Pejinan Kabupaten Bantul
17. RSUD A. M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

WBBM
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI
2. Kantor Pelayanan Perbendahaaraan Negara Amiapura
(cnd)

44694

Mulai Januari 2017, JFU PNS Jadi Jabatan Pelaksana

JAKARTA – Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu,  seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain. “Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25,” kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta  segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan. “Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada  pola karir PNS ke depan,” kata Syamsul.

Dijelaskan,  instansi pemerintah yang  mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

“Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB,” kata Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini, selanjutnya harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (ns/HUMAS MENPANRB)

TERBITKAN SE PEMBERANTASAN PUNGLI, MENTERI ASMAN : PELAKU PUNGLI DIUMUMKAN

JAKARTA – Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengeluarkan Surat Edaran. Tidak hanya bersifat internal Kementerian PANRB, tetapi SE tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan  Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selain itu, Menteri PANRB meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Internal Instansi Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemda melakukan quality assurance atas kegiatan APIP terkait pemberantasan pungli. “Kami mengharapkan seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk secara tegas melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pungli sebagai bagian dari upaya konkret pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Selasa (18/10).

Dalam SE tersebut, terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk memberantas pungli di instansi pemerintah. Langkah pertama, adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli. “Kedua, menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungli, dan ketiga melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain,” ujar Asman.

Menteri Asman juga mengajak seluruh pimpinan pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi infomasi (TI) guna mengurangi pertemuan langsung  antara pemberi dan penerima layanan. Kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk membuka atau memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan serta persyaratan perlayanan secara transparan.

Dari segi pengawasan, tentu saja pimpinan harus meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungli. “Selain itu harus dilakukan upaya meningkatkan integritas aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing,” imbuh Asman.

Lebih lanjut Menteri mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah untuk membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan pengaduan, serta mendorong masyarakat tidak takut mengadu. Lebih dari itu, aparat juga harus merespon secara cepat terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. “Kami juga akan menerapkan sistem pengaduan internal (whistle blower system) untuk membuka serta mencegah terjadinya pungli,” tambahnya.

Para pimpinan instansi pemerintah juga diminta menugaskan APIP untuk mendorong dan memantau langkah-langkah pencegahan dan deteksi terjadinya pungli. “Saya minta agar hasil-hasil penindakan diumumkan secara rutin kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Dengan demikian bisa memberikan pelajaran dan efek jera bagi aparatur  lainnya sehingga tidak melakukan perbuatan serupa,” tegas Asman Abnur.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Kepala BPKP Ardan Adi Perdana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi RB Kunwas, M. Yusuf Ateh, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dan sejumlah pejabat Kemenetrian PANRB. (ags/HUMAS MENPANRB)

PEMERINTAH SIAPKAN JURUS CEGAH PELANGGARAN NETRALITAS PNS DALAM PILKADA

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar rapat dengan sejumlah instansi untuk mengawal Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Kamis (06/10). Hal itu dilakukan sebagai antisipasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017.

Rapat tersebut dipimpin oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, didampingi oleh Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Bambang Dayanto Sumarsono, dan dihadiri oleh perwakilan dari Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setiawan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai upaya pembinaan dan penegakan, untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada 2017. SE dimaksud akan disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar menaati  ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. “SE ini menjadi panduan bagi PPK di daerah yang akan melaksanakan pilkada sehingga mereka tau apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Surat edaran yang akan dibuat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Untuk menindalanjuti pelanggaran netralitas PNS, akan dibuat Standard Operating Procedure (SOP) sehingga penanganannya lebih efektif.

Dalam Pilkada tahun 2015, masih banyak terjadi pelanggaran netralitas, namun banyak PPK yang tidak mau menjatuhkan sanksi. Banyak PPK atau PyB yang tidak  melaksanakan rekomendasi KASN.

Sesuai dengan pasal 123 ayat 3 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS yang akan mencalonkan dirinya dalam Pilkada harus mundur dan menyampaikan surat keterangan pengunduran diri sebagai PNS. Tetapi kenyataan di lapangan, masih ada yang tidak taat aturan tersebut.

Bercermin dari pengalaman tahun  2015, diharapkan dalam Pilkada serentak 2017 mendatang tidak terjadi pelanggaran netralitas PNS lagi.

Cegah Konflik Sosial, Tim Terpadu Gelar Silaturahmi

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menghadiri kegiatan silaturahmi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) kab. Kukar dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Rapat Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Kukar, Rabu (3/8).

Turut hadir dalam acara tersebut : Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnaen, Dandim 0906 Tenggarong Letkol Kav Ari Pramana Sakti, Kajari Tenggarong Kasmin, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong H. Makmur.SH, MH, Wakil Ketua DPRD Rudiansyah, para tokoh masyarakat, agama dan Ormas, serta para Bintara Pembina Desa (Babinsa) di 18 kecamatan se Kukar.

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan persaudaraan dan kekompakan antar sesama  tersebut, diprakarsai  Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, yang beranggotakan : Polres Kukar, Kodim 0906 Tenggarong, Kejaksaan Negeri Tenggarong, Pengadilan Negeri Tenggarong dan Pemkab Kukar.

Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan Kukar dengan jumlah penduduk yang besar dengan wilayah yang sangat luas, memiliki potensi konflik sosial yang sangat besar pula, namun berkat kerjasama antar elemen masyarakat, stakeholder dan pemerintah, konflik tersebut tidak sampai mengganggu kamtibmas dan kondusifitas di Kukar.

Terkait maraknya peredaran narkoba di Kukar, Rita akan melakukan test urin terbesar di Indonesia, dari anggota DPR, PNS hingga anak – anak sekolah. “Kalau direkor MURI hanya sekitar 1500 orang, nanti kita akan lakukan test terhadap 5000 orang, ini kita lakukan bukan untuk mengejar rekor MURI,  namun untuk lebih menyadarkan masyarakat terhadap bahaya narkoba,” ujar Rita

Rita ingin penyelesaian masalah konflik sosial dan masalah narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun peran serta masyarakat sangat diharapkan. “Saya berharap kedepan Kukar bisa bebas dari narkoba, karena saat ini Kukar termasuk 10 besar peredaran narkoba di Kaltim,” ungkap Rita

Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnaen mengatakan silaturahmi digelar selain untuk meningkatkan persaudaraan dan kekompakan antar sesama,  juga agar tercipta kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Fadillah mengungkapkan faktor penyebab terjadinya konflik sosial antara lain: politik, dimana hal ini terjadi karena adanya sengketa pilkada maupun pilkades. Ideologi yaitu timbulnya ajaran agama yang menyimpang. Kemudian sara, batas wilayah, sumber daya alam dan penanganan masalah yang tidak tuntas.

“Hal – hal tersebut apabila tidak kita tangani dan antisipasi  secara dini akan menimbulkan konflik – konflik yang dapat mengganggu kamtibmas dan  kondusifitas diwilayah kita ini,” ujar Fadillah.

Untuk antisipasi terjadinya konflik sosial, Fadillah akan mengaktifkan Tim terpadu penanggulangan konflik sosial yang telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2012, Inpres No 2 Tahun 2013 dan UU No 1 Tahun 2014. Fadhillah berharap peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendeteksi terjadinya konflik diwilayah binaannya agar lebih ditingkatkan.

Senada dengan Kapolres Fadillah, Dandim 0906 Ari Permana Sakti juga mengharapkan para parjuritnya yang bertugas sebagai babinsa untuk lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan beragama dan bermasyarakat supaya terhindar terjadinya konflik sosial.
“Jalin komunikasi dan dialog dengan semua elemen masyarakat, komunitas keagamaan dan para tokoh masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya konflik sosial dimasyarakat” Pesan Ari kepada para prajurit TNI yang bertugas sebagai babinsa. (hmp 01/emge) sumber : http://humas.kutaikartanegarakab.go.id

Rita Kembali Beraktifitas Seperti Biasa

TENGGARONG – Meski masih dalam keadaan berduka karena wafatnya sang ayah, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari kembali beraktifitas seperti biasa menjalankan tugas memimpin Kukar, Senin (1/8) ini.

“Inysaallah Senin (1/8) saya mulai kerja lagi,” ujarnya setelah acara pembacaan Tahlil malam ke dua wafatnya H Syaukani HR, di rumah pribadi Rita jalan Muawarman Tenggarong, Jumat (29/7) malam.

Adapun prioritas utama ketika kembali beraktifitas, salah satunya adalah memantau proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

“Saya ingin memastikan RPJMD sesuai dengan visi misi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Rita menambahkan, sebenarnya sejak Rabu (27/7) pagi, rencananya dirinya memulai aktifitas dengan menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se Kaltim di Lamin Etam, Samarinda, tetapi karena kondisi H Syaukani kritis, rencana tersebut urung dilaksanakan.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, bahwa sepeninggal ayahnya, Rita berserta saudaranya akan terus berjuang meneruskan cita-cita H Syaukani HR. Dikatakannya, banyak cita-cita dan ide cemerlang ayahnya untuk kemajuan Kukar dan Kaltim, diantaranya dalam hal pendidikan, pertanian dalam arti luas dan pariwisata.

“Semua ide beliau tentunya agar Kukar dan Kaltim umumnya sejahtera dan berkeadilan, kami akan berjuang meneruskan cita-cita bapak,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rita mewakili keluarga besarnya, mengucapkan maaf lahir bathin jika semasa hidup H Syaukani ada khilaf dan salah baik disengaja maupun tak disengaja, agar dimaafkan seikhlas-ikhlasnya.

Menurutnya, keluarga sangat kehilangan beliau, namun keluarga juga harus ikhlas.

Untuk diketahui, bahwa Mantan Bupati Kukar H Syaukani Hasan Rais tutup usia pada umur 67 tahun, Rabu (27/7) sekitar pukul 16.26 wita di Rumah Sakit A Wahab Syahranie, Samarinda.
Sebelum wafat, Syaukani sempat mendapatkan perawatan intensif oleh tim dokter RSUD A Wahab Syahranie sejak Sabtu (23/7) karena terserang stroke. Syaukani sejak beberapa tahun terakhir memang kehilangan daya motoriknya karena sakit.

Berita Duka

Innalilahi wa innaillaihi rajiun.
Telah berpulang ke rahmatullah, ayah kita semua, Bapak Dr H Syaukani HR, di rumah sakit RS AW Syahranie Samarinda pukul hari Rabu, 27 Juli 2016 pukul 15.30 dalam usia 67 tahun. Mohon dimaafkan segala khilaf beliau dan diikhlaskan segala kekurangannya. Mari kita doakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin.

Pendampingan Materi, Penetapan QW 2016, Monev Indikator Roadmap Review Lanjutan [tim 3]

Tenggarong – Pada hari selasa tanggal 26 juli 2016,diadakan rapat pendampingan tim 3 ke skpd yaitu dinas kesehehatan kutai kartanegara diruang rapat dinas kesehatan pada jam 1 siang sampai selesai.

Pendampingan ini sendiri ditujukan untuk menyambung materi yang telah disampai pada tahun kemarin.Dan sekaligus mendorong setiap SKPD untuk berubah serta demi memberikan pelayanan yang lebih baik dan menjadikan kinerja menjadi lebih baik.pada tim 3 ini tidak mau banyak berteori,karena semuanya kembali ke tim MP skpd masing-masing.

IMG_8582IMG_8581

IMG_8580

Jangan Ada Pungli Di Disdukcapil

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah secara tegas mengingatkan kepada jajaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kukar bahwa  dalam proses administrasi kependudukan agar tidak ada pungutan liar (pungli). Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi di lingkungan Disudkcapil Kukar, Senin (25/7).

Apa yang dikatakan Wabup Kukar tersebut, didasari dari hasil survey Ombudsman yang disampaikan kepada pemerintah, yang menyatakan bahwa masih didapati pungli dalam proses administrasi kependudukan yang dilakukan di Disdukcapil Kukar.

Menurutnya, Ombudsman dalam melakukan survey menerapkan dua metode pendekatan yaitu melalui metode internal dan eksternal.  Dalam hal ini, tanpa disadari oleh petugas di loket pelayanan di Disdukcapil, pernah dilakukan introgasi, dengan hasil yaitu masih ada pungli yang terjadi di Disdukcapil.

“Saya sangat menyayangkan pungli masih terjadi di Disdukcapil Kukar dan saya meminta kepada Kadisdukcapil untuk menyelesaikan hal ini secara tuntas,” ujar Wabup Kukar dengan tegas .

Menurut Edi Damansyah saat ini Pemerintah Kukar sudah banyak memberikan dukungan kepada Disdukcapil Kukar dalam membangun sistem pelayanan.  Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja dan prestasi yang sudah dicapai oleh Disukcapil Kukar. Namun ia sadar dalam implementasinya di lapangan masih terdapat pejabat esselon dan jajaran di bawahnya di lingkungan Disudkcapil yang tidak aktif dan tidak memahami dengan sistem yang sudah dibangun tersebut. Akibatnya terjadi prilaku menyimpang dari beberapa oknum di Disdukcapil yang merusak sistem yang sudah ada.

“Tetap buka mata dan telinga, terutama dalam menerima masukan dan kritikan dari masyarakat, maupun dari lembaga pemerintah, maupun diluar lembaga pemerintah, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” harap Edi Damansyah

Ia juga berharap kepada jajaran Disudkcapil untuk terus melakukan evaluasi, dalam upaya membangun system peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tidak terpengaruh dengan oknum yang ingin merusak sistem yang sudah berjalan dengan baik.