ASN Agar Tetap Jaga Kualitas Pelayanan Publik Selama Cuti Bersama Idul Fitri

JAKARTA – Sebentar lagi seluruh ASN akan memasuki waktu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H , yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2017 hingga 30 Juni 2017. Para ASN pun akan kembali masuk bekerja seperti sedia kala pada hari Senin  3 Juli 2017. Keputusan cuti bersama ASN ini telah diatur pada Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Khusus untuk pelayanan publik yang bersifat urgen, seperti pelayanan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik seperti Rumah Sakit, Layanan Kepolisian, serta Pemadam Kebakaran tetap berjalan normal dengan pengaturan penjadwalan ASN secara khusus sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Kami menghimbau agar pengaturan cuti bersama ASN pada pelayanan publik dapat diatur dengan baik dan pelaksanaannya diawasi oleh para pejabat yang menaungi sehingga kualitas pelayanan publik tetap optimal dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan publik walaupun sedang dalam cuti bersama,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta (Rabu, 21/6).

Mengingat durasi cuti bersama yang cukup lama, lanjut Menteri Asman, pelayanan publik yang bersifat urgen harus tetap berjalan dengan baik karena kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

Untuk itu, MenPANRB meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta para pejabat yang melaksanakan teknis operasional pelayanan publik dapat melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik selama cuti bersama agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Presiden Minta ASN Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan penyelesaian penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam rapat terbatas mengenai hal tersebut pada 18 Januari 2017 lalu, Presiden telah menyampaikan bahwa diperlukan sebaran ASN yang lebih merata dan bisa memberikan pelayanan hingga ke pelosok.

Sementara dalam rapat terbatas pada Selasa ini, 20 Juni 2017, di Kantor Presiden, Jakarta, Kepala Negara menekankan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan pemerintah-el (e-government). Karena di era teknologi informasi yang pesat ini, kecepatan merupakan suatu hal yang sangat penting. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik dan administrasi kepada warga,” ujar Presiden.

Melalui penerapan teknologi informasi, Presiden Joko Widodo menginginkan kerja ASN yang akan semakin dimudahkan dan cepat. Baginya, pelayanan publik merupakan ruh dari ASN itu sendiri.  “Saya tidak ingin ASN kita menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat SPJ yang jumlahnya dulunya berlembar-lembar atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa surat atau berkas-berkas yang menumpuk. Saya kira semua bisa kita disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik,” ucapnya.

 

Terkait manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya ingin menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-governmentkarena kita sudah masuk ke era teknologi informasi, sehingga kecepatan jadi sangat penting. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi kepada warga, dan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi ini kita seharusnya bisa bekerja cepat,” kata Presiden

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Asman Abnur, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Pemerintah Resmi Tetapkan 23 Juni Menjadi Cuti Bersama Lebaran

JAKARTA- Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi hari kerja bagi para Aparatur Sipil Negara serta untuk memberikan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan cuti bersama tahun 2017, Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah telah menetapkan cuti bersama tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 ( Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Selain itu, dalam keputusan ini dijelaskan bahwa cuti Bersama yang dimaksud dalam Keppres No.18/2017 ini tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi para Pegawai Negeri Sipil.

Dengan terbitnya Keppres ini diharapkan dapat menjadi acuan serta pedoman bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia dalam pelaksanaan cuti bersama tahun 2018. (arl/Humas MenPANRB)

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

JAKARTA – Hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang.

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian,” ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. “Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id,” pungkas Herman.

Mobil Dinas Tak Boleh Digunakan untuk Mudik Lebaran

JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan agar aparatur negara tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik saat lebaran. Ketentuan itu sudah diatur dalam Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Hal itu dikatakan Menteri PANRB Asman Abnur kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (12/06). “Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,” ujar Asman menegaskan.

Karena itu Menteri wanti-wanti agar selurun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mentaati aturan tersebut.  “Mobil dinas jangan digunakan untuk pribadi, apalagi untuk mudik saat libur lebaran,” tegasnya.

Ditambahkan bahwa penggunaan kendaraan dinas operasional dibatasi pada hari kerja, dan digunakan di dalam kota. “Kalau instansi pemerintah memiliki bus  jemputan pegawai, mungkin bisa digunakan. Tapi harus  harus dengan ijin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah tempat ASN bekerja atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Asman juga mengatakan bahwa untuk kepentingan mudik lebaran, sejumlah instansi pemerintah, BUMN maupun swasta banyak menyediakan fasilitas kendaraan untuk mudik. Selain itu, pemerintah juga memberikan gaji ke-14 atau THR, sehingga PNS  cukup terbantu dengan tambahan dana tersebut dalam menghadapi hari raya Idul Fitri.

Diingatkan, pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik tanpa izin akan diberikan sanksi sebagaiana diatur PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi ini juga berlaku untuk PNS yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai Lebur dan cuti bersama Lebaran. (dit/twi/ HUMAS MENPANRB)

RSUD A.M. Parikesit Raih Predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2016

Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit mendapatkan Predikat sebagai Unit kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2016 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Asman Abnur kepada Direktur RSUD A.M. Parikesit dr. Martina Yulianti SpPD FINASIM dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ir. H. Marli, MSi bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Sabtu 10/12 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Penghargaan kali ini diberikan kepada 19 unit kerja pelayanan yang telah berhasil lolos dalam evaluasi oleh Tim Penilai Nasional yang dilakukan terhadap 223 unit kerja pada 175 Kementrian/Lembaga, 18 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap upaya dan KOMITMEN YANG KUAT setiap instansi pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam pesannya Asman Abdun menjelaskan momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadi salah satu pemicu bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis dan berkelanjutan.

Pemberian penghargaan atas predikat WBK/WBBM/ merupakan tindak lanjut instansi pemerintah yang telah mencanangkan ZONA INTEGRITAS dalam rangka mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan public yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019, serta Nawacita ujar Mentri Asman.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ir. H. Marli, MSi menyampaikan dengan penghargaan yang diterima oleh RSUD A.M. Parikesit ini, Pemerintah Kutai Kartanegara harus merasa bangga, ini merupakan motivasi bagi Kutai Kartanegara dan saya selaku Sekretaris Daerah untuk bisa membawa SKPD lain yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh RSUD A.M. Parikesit.

Sementara dr. Martina Yulianti, Sp.PD Finasim menyampaikan dengan diraihnya penghargaan ini, RS sangat senang namun masih banyak peer yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran RSUD AM Parikest terutama dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap 6 area yang menjadi pengungkit pembangunan zona integritas dan terus berupaya memperbaiki kualitas layanan agar dirasakan secara kongkrit oleh masyarakat. Yuli menyadari hal ini tidak mudah mengingat sumber daya yang ada di RS sangat beragam dan terkadang belum semuanya memiliki persepsi yang sama dalam hal kewajiban sebagai pelayan publik. Jika kami mendapat predikat ini, bukan berarti kami sdh puas dan berhenti sampai disini namun RSUD AM Parikesit akan terus berjuang untuk meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Besih Melayani ) pada tahun 2017

Melalui pembangunan Zona Integritasi menuju WBK/WBBM yang bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik, Reformasi Birokrasi akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, sasaran strategis pemerintah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional akan terwujud. (cnd)

Ada 17 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK yakni:
1. kantor pelayanan perbendaharaan negara, kuningan
2.Kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A, Pasuruan.
3.Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Lementetian Keuangan
4. Badan Pemeriksa Keuangan DI Yogyakarta
5.Dirwktorat Pengentldalian Penangkapan Ikan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, KKp
6.Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I tanjung Oeriok
7.Politeknik kesehatan Kementeeian keswhatan Jakarta III
8.Kepolisian Resor Kabupaten Gresik
9.Kepolisian Resor Sidoarjo
10. Kepolisian respr kabupaten jember
11.sekolah menengah kejuruan – SMTI Yogyakarta kementerian Perindustrian
12.Kantor Sar Surabaya
13.Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi
14.Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi D. I Yogykarra
15Dinas Pejinan Kabupaten Bantul
17. RSUD A. M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

WBBM
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI
2. Kantor Pelayanan Perbendahaaraan Negara Amiapura
(cnd)

44694

RUTINITAS APEL PAGI SETIAP SENIN DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

TENGGARONG -Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ir. NGK. Putu Suartika, memimpin apel Senin pagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) , di halaman Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Senin (28/11/2016).

Dalam apel pagi Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ir. NGK. Putu Suartika menyatakan manfaat apel pagi khususnya buat pegawai di instansi sesungguhnya sangatlah besar. Kesempatan yang walaupun singkat ini dapat dipakai untuk menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan instansi. Para pegawai di setiap instansi seharusnya terus-menerus tahu dan mengerti perihal berbagai informasi terkait instansinya. Dan momen apel adalah salah satu kesempatan yang bagus untuk itu. Inilah saat waktu untuk mengup-date informasi instansi.”ujarnya.

Harus disadari, bahwa Apel pagi yang diselenggarakan secara rutin dan teratur, bukan sekedar memenuhi kewajiban belaka. Tetapi lebih dari pada itu untuk membentuk sikap perilaku disiplin, kegiatan apel mempunyai nilai yang sangat strategis dalam rangka membina dan mengembangkan sekaligus meningkatkan budaya kerja, bersih dan sikap positif dari seluruh pegawai,” imbuhnya.

Instasize_1128133708 Instasize_1128133639 Instasize_1128133551 Instasize_1128133443

PEMANTAPAN NILAI-NILAI ORGANISASI DISDUKCAPIL

Pada hari senin tanggal (7/11/16) diadakan pertemuan oleh Tim 2 Reformasi Birokrasi Kab. Kutai Kartanegara,ke tim manajem perubahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kutai kartanegara,yang pada pertemuan kali ini membicarakn masalah nilai-nilai organisasi yang akan dipakai oleh Disdukcapik Kutai Kartanegara.

Ir. Wicaksono sebagai tim pelaksana mengatakan bahwa nilai-nilai organisasi ini dibikin langsung oleh SKPD masing-masing dan disetujui oleh kepala dinas.Karena nilai-nilai organisasi ini untuk panduan mereka bekerja dan harus dijalankan dan tidak hanya menjadi wacana saja atau ditempel dikantor.

IMG_0972

IMG_0973

IMG_0979

Alur Penanganan Korban Kekerasan Anak

RB2RB3RB4