TAUSHIYAH AGAMA MEMBANGUN AKHLAK ASN BALITBANGDA BEKERJA LEBIH BAIK DALAM MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI.

20161018_090932-minDalam proses reformasi  Birokrasi peran pemerintah dan ASN sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berkualitas mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu tidak salah kiranya jika prilaku, dan pola pikir yang mencerminkan kinerja pelayan masyarakat sebagai bagian penting dari kerangka reformasi birokrasi ini, menjadi sorotan banyak pihak.

Bisa dibayangkan jika  ASN sebagai bagian penting dari birokrasi pemerintah mempunyai kinerja rendah dan akhlak tercela, maka bisa dipastikan proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu tidak akan maksimal.

Lebih dari itu akan menimbulkan kesan negatif ditengah masyarakat terhadap ASN dalam fungsinya sebagai  aparatur birokrasi. Tentu kita tidak mau reformasi yang kini tengah diperjuangkan ternodai oleh kinerja dan prilaku yang buruk oleh oknum Aparatur Birokrasi.

Sebaliknya sebagai ASN dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik diserta akhlak dan karakter terpuji yang didasari dengan tuntunan kehidupan beragama secara benar dan selalu berkomitmen dalam melayani masyarakat secara profesional dan berkualitas sehingga tercipta good governance.

Upaya konkrit untuk meningkatkan kualitas kinerja yang disertai dengan akhlak dan karakter terpuji aparat birokrasi tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan taushiyah agama secara rutin terutama di Kantor Kantor Pemerintahan.

Demikian halnya yang selama ini secara rutin satu bulan sekali dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pengurus PHBI Balitbangda yang diketuai  H. Yusra, SP., MM.

Pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.00 hingga 10.00 Wita di ruang rapat Balitbangda taushiyah agama tersebut dilaksanakan dengan penceramah Ustadz Drs. H. Faidil Anwar, dengan thema “ Muharram sebagai momentum hijrah ASN Balitbangda menuju kinerja yang lebih baik dalam semangat Reformasi Birokrasi”

Dalam sambutannya ketua PHBI berkaitan dengan tahun baru 1438 H, mengharapkan dan memohon kepada Allah SWT semoga tahun ini semakin banyak karyawan dan karyawati yang berkesempatan di panggil Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji menyusul tiga jemaah yang telah dulu menunaikan haji ke tanah suci Mekkah.

Kemudian Kepala Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Hairil Anwar, M.Si) dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris  (H. Muhammad Bisyron) mengharapkan taushiyah ini dapat dijadikan sebagai penyegaran kembali atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sehingga keimanan yang cenderung fluktuatif ini tidak terus terdegradasi terlebih dalam kondisi devisit seperti saat ini.

Mengawali taushiyahnya Ustadz Drs. H. Faidil Anwar menyampaikan bahwa bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriyah. Allah SWT telah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang mulia dan menjadikannya sebagai  salah satu dari empat bulan haram (yang disucikan). Keempat bulan haram tersebut adalah bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab.

Secara kontekstual bulan muharram ini merupakan momentum yang tepat bagi umat Islam untuk merefleksikan dan mengaktualisasikan nilai nilai yang terkandung dalam perjalanan hijrah nabi yakni hijrah dari nilai nilai yang buruk menuju penciptaan nilai  yang lebih baik.

Untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan seyogyanya ASN sebagai pelayan masyarakat agar menjadikan hijrah sebagai suatu momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan memperbaiki kinerja dimasa datang yang lebih baik dengan hati ikhlas dan bertanggung jawab.

Penjelasan tentang kandungan manfaat tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam yang akhir juga disampaikan dalam taushiyah ini diantaranya sebagai penghapus dosa, pembuka rejeki, pengabul do’a dan masih banyak lagi.

Adapun penjelasan makna mendirikan sholat wajib yang dilaksanakan tepat waktu, dapat membersihkan hati dan memberi pengaruh terhadap peningkatan kinerja, disampaikan pada bagian akhir sebelum taushiyah ini ditutup dengan pembacaan do’a. (dwtm).

 

KAJIAN BALITBANGDA MENDAPAT RESPON POSITIF DISNAKERTRANS KUTAI KARTANEGARA.

Rekomendasi hasil Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal Dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha Di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat respon positif dari Disnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara usai mengikuti seminar yang digelar pada tanggal 29 September lalu di Balitbangda.

Respon Positif tersebut khususnya disampaikan terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan latihan ketrampilan peningkatan produktifitas tenaga kerja sesuai dengan Perbup. No. 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Disnakertrans akan terus berupaya untuk meningkatkan program pelatihan diantaranya pelatihan yang berkaitan dengan Teknologi Tepat Guna (TTG), Pengembangan Kewirausahaan Tenaga Kerja mandiri (TKM), Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif dan Ketrampilan pendukung lainnya, serta pengembangan karakter tenaga kerja yang unggul.

Kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja korban PHK khususnya dan masyarakat umumnya, juga untuk mengurangi jumlah angka pengangguran.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun 2015 tercatat 1.399 orang.  Sedangkan di tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tercatat 1.277 orang, sehingga total tenaga kerja korban PHK di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga  saat ini  2.676 orang.

Dari total angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, 91,78 % didominasi sektor Pertambangan dan Migas yang tercatat pada tahun 2015 sebanyak 1.285 orang dan tahun 2016 hingga bulan Agustus tercatat 1.171 orang.

Disnakertrans dalam upayanya mengurangi pengangguran telah melaksanakan berbagai kegiatan melalui program kegiatan pelatihan dan ketrampilan pada sedikitnya di 9 kecamatan dengan sistem kelompok atau perorangan dengan dana baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh Disnakertrans berkaitan dengan teknologi Tepat Guna (TTG) diantaranya di desa Panoragan yang terbagi dalam 4 kelompok usaha bidang budidaya singkong gajah, pelatihan ketrampilan menjahit 1 kelompok, dan bidang perikanan yang terbagai dalam 3 kelompok.

Kegiatan pelatihan Padat Karya Produktif di Kecamatan Kembang Janggut dengan budidaya singkong gajah  pada lahan seluas 1 ha yang dikelola sebanyak 50 orang.

Pelatihan ketrampilan membuat sosis ikan dan udang yang dikelola oleh sebanyak 40 orang yang dibagi dalam kelompok kelompok kerja di Kecamatan.

Pelaksanaan Padat Karya Infrasruktur jalan usaha tani oleh 75 orang di Kecamatan Muara Kaman untuk memudahkan petani membawa hasil panen padi.

Padat Karya Produktif dengan pengelolaan budidaya palawija oleh 75 orang dengan pelaksana kegiatan dari Propinsi Kalimantan Timur yang difasilitasi Disnakertans Kutai Kartanegara.

Pengembangan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kementrian yang dilaksanakan di desa Perjiwa  dengan pembuatan kripik singkong.

Dan masih banyak lagi kegiatan pelatihan dan ketrampilan lain yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui pendidikan dan latihan ketrampilan peningkatan produktifitas tenaga kerja ini, diharapkan khususnya kepada masyarakat usia produktif memiliki ketrampilan dan skills yang mumpuni ditengah ketatnya persaingan dunia kerja saat ini, sehingga mampu berkompetisi dengan tenaga kerja trampil non lokal dan mengurangi angka pengagguran di Kabupaten Kutai Kartanegara. (dwtm).

SEMINAR ToR (TERM OF REFERENCE) EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

20161012_132914-minPembahasan ToR  “Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)”, hari Rabu 12 Oktober 2016 diseminarkan di ruang rapat Balitbangda lantai IV gedung Bappeda berlangsung mulai pukul 13.00 Wita hingga selesai untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan ToR dan keberhasilan kegiatan.

Seminar evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini secara resmi dibuka oleh Kepala Balitbangda dan dihadiri oleh seluruh tim peneliti Balitbangda, Unikarta, dan SKPD terkait, serta pelaksana kegiatan.

Dalam sambutannya Kepala Balitbangda (Ir. H. Hairil Anwar, M.Si. menekankan kepada seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini untuk berperan secara aktif mulai dari awal hingga akhir kegiatan, dan memberikan dukungan terhadap pemanfaatan rekomendasi yang dihasilkan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan.

Sebagai nara sumber dari lembaga penelitian Unikarta (Dr. Sabran, SE., M.Si.), Kepala Balitbangda (Ir. H. Hairil Anwar, M.Si, dan Kepala BKD (H.M. Ridha Darmawan, SP., MP).

Dasar Pemikiran :

  1. Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan berdasarkan Perbup. Nomor 39 Tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang efektif, efisien dan profesional sejalan dengan program reformasi birokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.
  2. Pemerintah daerah dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan tingkat kehadiran, kinerja, dan kemampuan keuangan daerah.
  3. Berdasarkan hasil studi bahwa pemberian TPP selama ini masih di dominasi berdasarkan tingkat kehadiran sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai belum berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kerjanya.
  4. Seiring dengan menurunnya kondisi keuangan daerah, Badan pengawas keuangan dan anggota DPRD dari fraksi Golkar menilai bahwa jika pemberian besaran TPP yang dibayarkan kepada setiap pegawai selama ini hanya berdasarkan atas tingkat kehadiran saja tidaklah tepat.
  5. Berdasarkan hasil analisa sementara bahwa banyaknya pegawai yang menjadi debitur Bank akan berdampak negatif jika kurang tepat dalam menyikapi akibat melemahnya penerimaan keuangan daerah yang berpotensi merubah kebijakan pemberian TPP. Mengingat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan sumber penghasilan utama setelah gaji dikurangi sebagai angsuran Bank
  6. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 tentang TPP akan diberlakukan sejak 1 Januari 2017.

Tujuan :

  1. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  2. Memberikan rekomendasi sebagai masukan terhadap penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun berikutnya.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

Kegiatan evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilaksanakan sejak bulan September hingga Desember 2016 yang dimulai sejak persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi dan seminar di Kabupaten Kutai kartanegara.

Anggaran :

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Balitbangda Tahun Anggaran 2016.

Point Penting Hasil Pembahasan. :

  1. Dengan tidak bermaksud mengabaikan hasil analisis dan faktor faktor lain yang terkait dalam kegiatan ini, namun demi kesejahteraan PNS Kabupaten Kutai Kartanegara dan kinerja yang lebih baik sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hendaknya menjadi pertimbangan prioritas dukungan. Sebagaimana telah ditetapkannya Perbup No. 33 tahun 2016 yang akan diberlakukan efektif terhitung mulai 1 Januari 2017.
  2. Evaluasi kedisiplinan atau kehadiran PNS hendaknya dijadikan sebagai bagian dari indikator kinerja dalam menentukan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima sebagaimana Undang Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN).
  3. Sistem pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat dikategorikan TPP Statis dan TPP Dinamis, sehingga besaran TPP yang diterima oleh pegawai tidak selalu sama karena akan tergantung bukan hanya ditunjukkan dengan terisinya penuh absensi tetapi dibuktikan dengan kinerjanya.
  4. Laporan kinerja sebagai salah satu bukti tertulis perlu dilakukan oleh PNS sebagai bahan monitoring dan evaluasi atasan.
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 tahun 2016 yang efektif diberlakukan terhitung mulai 1 Januari 2017, melalui evaluasi ini hendaknya dapat didukung dengan penerapan aplikasi yang canggih dan efektif dalam melakukan laporan kinerja.
  6. Melalui kegiatan evaluasi ini juga diharapkan dapat diperoleh prosentase penilaian antara kinerja dan absensi secara proporsional berdasarkan kondisi obyektif terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dalam penetapannya.

Catatan sederhana hasil seminar ToR kegiatan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan Pegawai (TPP) yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, merupakan gambaran sekilas terhadap kegiatan evaluasi TPP, semoga dalam pelaksanaannya senantiasa mendapat rindhlo dari Allah SWT. Aaamiiin.(dwtm).

20161012_133047-min

20161012_133109-min

 

BALITBANGDA EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)

Perhatian Bupati Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kesejahteraan PNS melalui program pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana Perbup. nomor 45 tahun 2013 yang dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 hingga 8. Hal ini telah dibuktikan dengan dialokasikannya anggaran TPP hingga Desember 2016.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2017 meskipun Bupati tetap berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan pemberian TPP, dengan memperhatikan berbagai aspek terhadap penetapan jumlah anggaran yang diperlukan, melalui Balitbangda telah dialokasikan dana untuk mengevaluasi terlebih dahulu kebijakan pemberian TPP  tahun 2016.

Untuk itu Balitbangda telah membentuk tim yang terdiri dari tim peneliti Balitbangda dan tim peneliti dari Lembaga Penelitian Unikarta, serta SKPD terkait lainnya.

Evaluasi ini dilatarbelakangi dengan memperhatikan bahwa gaji dan tunjangan PNS dalam Undang Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu ; gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang Undang tersebut sistem penggajian PNS tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup dari tahun ke tahun. Dengan tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi, mata uang rupiah terus mengalami depresiasi terhadap mata uang asing. Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari dalam setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana.

Sebagai salah satu alternatif solusi telah ditetapkan kebijakan pemerintah melalui program pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Di Kabupaten Kutai Kartanegara tambahan penghasilan pegawai tersebut ditetapkan berdasarkan Perbup. No. 39 tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Tambahan (TPP).

Dengan diberlakukannya kebijakan pemberian tambahan penghasilan yang bersifat rutin diterima pegawai per-bulan tersebut, selain untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai juga diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya, sehingga dapat memberikan kualitas layanan sesuai standar operasional prosedur baku (SOP) yang ditetapkan disertai dengan sanksi tegas bagi PNS yang melanggar.

Berkaitan dengan kondisi melemahnya perekonomian dunia saat ini yang berimbas kepada menurunnya penerimaan pendapatan keuangan daerah, pemberian TPP menjadi suatu topik bahasan yang patut dicermati, apakah kebijakan pemberian TPP ini bisa tetap dipertahankan ? sementara bagi sebagian besar pegawai, TPP merupakan sumber penghasilan yang sangat diharapkan sebagai penopang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, mengingat gaji telah dikurangi sebagai angsuran pinjaman Bank.

Menurut data yang telah berhasil dihimpun oleh Balitbangda sebanyak 2.356 atau 63 % dari 3.763 pegawai yang tersebar di 24 SKPD sample telah mengagunkan SK nya untuk mendapatkan pinjaman Bank.

Sebagai tambahan data dari Bank Kaltim dan BNI jumlah pegawai yang meminjam berjumlah 7.539  dan 29 pegawai menurut data terakhir tahun 2016.

Data dimaksud belum termasuk data yang berasal dari Bank lainnya yang sangat dimungkinkan sejumlah pegawai yang sama juga melakukan transaksi pinjaman di Bank yang berbeda.

Melihat kenyataan ini berdampak pada besaran sisa gaji yang diterima oleh masing masing pegawai, semakin besar angsungan semakin kecil sisa gaji yang diterima dan bahkan kurang, tergantung dari jumlah pinjaman dan jumlah Bank pemberi pinjaman terhadap pegawai bersangkutan.

Evaluasi ini selain sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya, juga untuk mengidentifikasi dampak program yang dirasakan oleh PNS maupun pihak lain yang mempunyai korelasi dengan peningkatan kinerja pegawai di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan diterbitkannya Undang Undang 23 tahun 2014, dan kondisi menurunnya penerimaan keuangan daerah akibat divisit keuangan negara saat ini, diharapkan hasil evalusi ini dapat dijadikan landasan dan alternatif solusi dalam menetapkan rekomendasi lanjutan penerapan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai tahun 2017. (dwtm).

 

RAKORDA KELITBANGAN KALTIM DUKUNG REFORMASI BIROKRASI

Program Reformasi Birokrasi telah dijalankan sejak tahun 2010, dan hingga saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015 -2019 melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015.

Di lingkungan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara diakui bahwa meskipun pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah memasuki tahap kedua, namun masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat penyelesaian serius diantaranya pemanfaatan hasil kajian yang belum secara maksimal dipergunakan oleh pengambil kebijakan, tetapi di sisi lain disadari kualitas rekomendasi masih perlu ditingkatkan lagi meskipun Balitbangda telah berusaha maksimal ditengah keterbatasan.

Berdasarkan hal tersebut Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung pelaksanaan Rakorda Kelitbangan Kaltim untuk membahas berbagai permasalahan kelitbangan dan langkah konkrit yang harus dilaksanakan sesuai tupoksinya, dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Demi kesuksesan dalam Pelaksanaan Rakorda Kelitbangan, Balitbangda kembali mengadakan rapat pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 di Ruang Rapat Kepala Balitbangda. Rapat dipimpin oleh Kepala Balitbangda yang dihadiri oleh pejabat eselon III, IV dan staf. Pada hari yang sama usai rapat pertama dilanjutkan dengan rapat pemantapan  yang dipimpin oleh Sekretaris Balitbangda dan dihadiri oleh panitia Rakorda Kelitbangan Propinsi Kaltim.

Pelaksanaan Rakorda Kelitbangan ini mengambil tema “ Pemanfaatan Hasil Litbang Sebagai Input Kebijakan Pembangunan Daerah” 

Mencermati tema Rakorda Kelitbangan tentang pemanfaatan hasil litbang sebagai input kebijakan pembangunan daerah, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain  ;

  1. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 219) : (1). Balitbangda sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, (2). Diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang penelitian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
  1. Urgensi pembentukan Balitbang Daerah : (1). Balitbangda sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar terlaksana secara terkonsentrasi dan dapat didayagunakan ; (Pasal 219), (2). Balitbangda sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi gunapeningkatan daya saing daerah ; Bab XXI (Pasal 386 – 390).

Keterkaitan kedua kata kunci di atas selanjutnya dapat ditafsirkan dalam rumusan pertanyaan utama sebagai berikut:

  1. Bagaimana kemampuan Balitbangda memberikan kontribusi dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah?
  2. Bagaiamana komitmen para pengambil kebijakan memanfaatkan hasil kajian sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan ?

Sementara itu penetapan kebijakan harus didukung oleh berbagai pertimbangan yang kuat dan mendasar dari hasil penelitian dan pengembangan. Namun dalam kenyataannya penetapan kebijakan selama ini  belum memanfaatkan hasil kajian secara maksimal.

Dikaitkan dengan hal  tersebut, maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan seharusnya akan menjadi sangat penting dan strategis. Oleh karena itu sudah saatnya peran penelitian dan pengembangan segera dikedepankan sebagai sumber penyedia berbagai rekomendasi yang dipergunakan sebagai masukan bagi pengembil kebijakan. Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan kebijakan strategis yang secara tepat mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Rakor Kelitbangan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai minggu 17 Oktober s/d 18 Oktober 2016. Pada hari Minggu pukul 19.30 dilaksanakan acara Wellcome Dinner di Grand Elty Singgana Tenggarong. Pelaksanakan rakorda Kelitbangan akan berlangsung pada Hari  Senin 17 Oktober 2016 bertempat di Ruang VIP PKM.  Sedangkan hari Selasa 18 Oktober 2016 seluruh peserta Rakor melaksanakan kunjungan lapangan di Pulau Kumala yang didampingi oleh panitia Balitbangda Propinsi Kaltim.).

Hadir dalam acara tersebut Kemenristekdikti, Kepala Balitbang (BPP) Kemendagri, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Balitbangda Propinsi dan Kepala Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sambutan sebagai tuan rumah penyelenggara Rakorda Kelitbangan disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Secara resmi acara Rapat koordinasi Daerah Kelitbangan  ini akan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili.

Sebagai peserta Rapat Koordinasi Kelitbangan ini dihadiri oleh lembaga litbang dan SKPD terkait se Kalimantan Timur ditambah Kaltara.

Secara rinci kegiatan Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan ini akan dilaksanakan dalam 5 (lima) bagian yaitu sebagai berikut  ;

Pada bagian pertama setelah serangkaian acara pembukaan yang dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang kelitbangan antara Gubernur Kaltim dengan Bupati Kutai Kartanegara, penanda tanganan perjanjian kerjasama tentang kelitbangan antara Balitbangda Kaltim dengan Balitbangda Kukar dan Kutim. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Kutai Kartanegara, dan Sambutan Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili sekaligus membuka acara.

Bagian kedua peserta akan mendengarkan materi dari 2 (dua) narasumber. Materi yang disampaikan pada bagian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan isu isu aktual dan strategis serta agenda prioritas kelitbangan.

Adapun pemateri pada bagian ini adalah 1). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri yang akan menyampaikan tentang optimalisasi pada hasil hasil Kelitbangan. 2).  Kemenristekdikti dengan meteri tentang sinkronisasi program dan kegiatan kelitbangan daerah, dan sebagai  moderator DR. H. Syacrumsyah Asri, SH., M.Si.

Bagian ke 3 (tiga) adalah pelaksanaan diskusi oleh peserta Rakorda Kelitbangan yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok kerja, yaitu; Kelompok kerja I  yang merumuskan isu strtegis Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub tema “Optimalisasi pada hasil hasil kelitbangan”. Sebagai fasiloitator adalah Kepala Ekonomi dan Pembangunan. Sedangkan kelompok kerja II merumuskan isu strategis bidang SDA dan teknologi dengan sub tema “ Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kelitbangan Daerah dan sebagai fasilitor Kepala SDA dan Teknologi.

Bagian ke 4 (empat) Pembacaan hasil rumusan rakorda litbang dan penetapan pelaksanaan Rakorda kelitbangan tahun 2017 oleh panitia.

Bagian ke 5 (lima) setelah acara penutupan Rakor Litbang akan dilanjutkan dengan acara kunjungan lapangan  oleh pelaksana dari Balitbangda Kab Kutai Kartanegara yang diketuai oleh Kabid SDA (Drs. Suyadi Moentawab) dan didampingi oleh Panitia Balitbangda Prop Kaltim.

Kepada para peserta Rakor diharapkan dapat memberikan hasil pelaksanaan Rokar ini kepada unit kerja masing masing peserta mengenai rekomendasi yang dihasilkan dan agenda prioritas untuk diimplementasikan dalam kerja nyata yang saat ini semakin menjadi tuntutan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. (dwtm).

Catatan :

Ralat 1. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ketua pelaksana Kabupaten saat apel pagi hari Senin 10 oktober 2016 bahwa; pelaksanaan Rakorda Kelitbangan Kaltim. yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016, karena satu dan lain hal ditunda pelaksanaanya menjadi tanggal 2 Nopember 2016. (dwtm)

Ralat 2. Berdasarkan informasi Sekretaris Balitbangda Kab Kukar. yang disampaikan dalam sambutan apel pagi tanggal 17 Okt. 2016 bahwa tempat penyelenggaraan Rakorda Kelitbangan Kaltim yang semula akan dilaksanakan di Gedung PKM Tenggarong di alihkan ke Lamin Etam Samarinda. Mengenai susunan acara dimungkinkan juga mengalami perubahan sambil menunggu informasi lebih lanjut. (dwtm)

KENAIKAN PANGKAT ASN BALITBANGDA SEBAGAI MOMENTUM INSTRUKPEKSI

20161003_080348-minSesuai dengan himbauan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disampaikan kepada seluruh SKPD  di lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara  untuk melaksanakan serah terima SK kenaikan pangkat dalam acara kenaikan pangkat bagi pegawai ASN yang telah memenuhi persyaratan.

Pemberian SK kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara ini disamping merupakan hak bagi seorang ASN yang telah memenuhi kewajibannya dengan menunjukkan  prestasi kerja yang baik,  juga sebagai wujud pengharagaan dari pemerintah yang dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas dalam mengemban amanah sebagai Aparatur Sipil Negara,  dan abdi masyarakat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Lebih dari itu pemberian penghargaan terhadap pegawai ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk melakukan instrupeksi diri, sehingga tumbuh kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hasil kerja nyata yang saat ini semakin mejadi tuntutan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Ir. H. Hairil Anwar, M.Si  pada saat memberikan sambutan apel pagi yang dirangkai dengan  acara penyerahan SK Kenaikan Pangkat di Lobi Balitbangda, hari ini Senin 3 Oktober 2016.

Tiga orang pegawai ASN Balitbangda yang berhak menerima penghargaan SK Kenaikan pangkat tersebut adalah Dr. Achmad Jaiz, SE., M.Si, Mustofa Ismail, S.Ag., M.Si. dan Pahruddin SE,. Secara berurutan kenaikan pangkat masing masing dinaikkan menjadi golongan IV a, III d, dan III d.

Secara resmi dan bergantian penyerahan SK kenaikan pangkat ini disampaikan oleh Sekretaris, Kepala Bidang Ekonomi Keuangan, dan kepala Bidang Sumber daya Alam dan Teknologi Balitbangda.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kepala Balitbangda menekankan bahwa sebagai konsekuensi logis dari diterimanya penghargaan SK kenaikan pangkat ini dituntut untuk lebih disiplin, bertanggung jawab dan lebih menekankan pada aspek efisiensi, efektifitas, serta profesional dalam melaksanakan tugas sesuai semangat reformasi Birokrasi.(dwtm).

PERUSAHAAN WAJIB PRIORITASKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL

20160929_141901-minPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui SKPD terkait perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang trampil sebagai persiapan  pelaksanaan  rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan secara ketat, sehingga tenaga kerja lokal mampu bersaing dan dapat diprioritaskan dari pada tenaga kerja trampil non lokal.

Hal ini merupakan salah satu rekomendasi hasil seminar Kajian Daya Saing Tenaga Lokal Dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seminar yang diprakarsai oleh Balirtbangda bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Kutai Kartanegara  ini, digelar hari ini Kamis 29 September 2016 di Ruang Rapat Balitbangda Gedung Bappeda lantai IV.

Secara resmi acara seminar dibuka oleh Kepala Balitbangda (Ir. H. Hairil Anwar, M.Si) yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Balitbangda, Perusahaan, dan SKPD terkait serta para Mahasiswa Unikarta.

Sebagai  pembicara dalam acara seminar ini peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Kutai Kartanegara (Heru Suprapto, SE ,.M.Si).  dan dipandu oleh M. Dahlan, M.Si. sebagai moderator.yang  berlangsung mulai dari pukul 13.30 s/d 15,30 Wib.

Dalam sambutan pembukaan seminar Kepala Balitbangda menegaskan bahwa tenaga kerja lokal harus mampu bersaing dengan tenaga trampil non lokal, terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean, walaupun secara langsung di Kabupaten Kutai Kartanegara belum mempunyai pengaruh signifikan, namun demikian patut diwaspadai mengingat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean mempunyai konsekuensi terhadap semakin ketatnya persaingan dalam sistem perekrutan tenaga kerja trampil selain adanya beberapa kemudahan yang ditawarkan.

Dalam seminar hasil “Kajian Daya Saing Tenaga Lokal Dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara”.  ini telah diperoleh beberapa solusi alternatif di bidang ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut ;

  • Untuk meningkatkan kualitas SDM pencari kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui SKPD terkait agar meningkatkan pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi dari berbagai bidang, pengembangan kewirausahaan, dan ketrampilan pendukung lainnnya seperti pengembangan karakter SDM tenaga kerja.
  • Penyusunan kurikulum di sekolah kejuruan dan perguruan mengenai karakteristik tenaga kerja yang siap masuk di dunia kerja bukan hanya dari sisi kompetensi kerja melainkan juga dari karakter / etika tenaga kerja yang berkualitas.
  • Sosialisasi kepada pencari kerja oleh Dinas Tenaga Kerja melalui media cetak atau elektronik tentang peluang kerja dari sektor informal perlu ditingkatkan. (dwtm)

DSC06361-minDSC06363-min

Learning Hub Ke 2 TIM 2

Pada hari senin tanggal 26 september 2016,diadakan learning hub ke 2 oleh tim 2 yang dilaksanakan di Disdukcapil.

2

4

IMG_0724 copy

3

BALITBANGDA GELAR SEMINAR HASIL IDENTIFIKASI TANAMAN JELAI

20160928_092910-minJelai adalah termasuk salah satu tanaman indemik Kaltim, yang kini banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakatnya, sehingga banyak yang tidak mengenal. Padahal menurut para pendahulu  jauh sebelum kenal dengan tanaman padi dan jagung tanaman jelai telah dijadikan sebagai bahan pangan yang biasa dikonsumsi. Namun tidak demikian halnya saat ini, karena masyarakat Indonesia umumnya lebih terbiasa mengkonsumsi beras sebagai bahan sumber karbohidrat utama dibanding yang lain, sehingga tidak heran pemerintah selalu berupaya untuk mencapai swasembada pangan terutama padi.

Namun saat ini secara nasional swasembada pangan tersebut belum mampu diwujudkan, sehingga perlu dicarikan sumber pangan karbohirat alternatif selain padi dan jagung, salah satunya adalah tanaman Jelai.

Terkait hal tersebut hari ini Rabu 28 September 2016 Balitbangda menggelar acara seminar “Hasil Identifikasi Tanaman Jelai Sebagai Sumber Pangan Alternatif “ pada pukul 09.00 Wib hingga selesai di ruang rapat Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Balitbangda, Peneliti Unmul (Dr. Ir. Suyadi MS. Ph.D.), Sekretaris, Kabid dan Kasubbid,  Di Lingkungan Balitbangda, serta SKPD terkait.

Acara seminar hasil identifikasi tanaman jelai sebagai sumber pangan alternatif ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Balitbangda.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa jelai cukup prospektif dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, selain mempunyai keungulan yang mampu bersaing dengan tanaman pangan sumber karbohidrat lain, juga secara ekonomis menguntungkan, karena disamping dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok juga dapat dijadikan makanan ringan / makanan selingan.

Sehingga bukan tidak mungkin tanaman ini akan menjadi bahan pangan alternatif pengganti beras yang bergengsi, dan mampu mengurangi / menggantikan jenis pangan dari luar negeri yang mengandalkan bahan baku gandum.(dwtm).

TIM MP BALITBANGDA HADIRI RAKER DI DISDUKCAPIL

Tim MP Balitbangda hari ini Senin 26 September 2016 mengadiri rapat kerja sesuai agenda kerja Tim MP SKPD dibawah pendampingan Tim MP II bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Rapat yang dipimpin oleh Tim MP II dan dihadiri oleh semua anggota dari kelompok Tim MP SKPD  dalam pendampingan Tim MP II yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.30 Wib tersebut membahas antara lain :

  • Penjelasan Tim MP II mengenai pengertian organisasi dan rencana penyusunan Nilai Organisasi dalam rencana aksi agen perubahan pada setiap SKPD untuk mengetahui perubahan yang ingin  dicapai beserta cara penyelesaiannya, berdasarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target capaian, kegiatan dan waktu yang telah ditetapkan.
  • Penyampaian hasil kerja Tim MP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berkaitan dengan Quick Wins Si Peri (Sistem Pelayanan Mandiri) Disdukcapil yang telah, dan tengah dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan data kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  • Peninjauan ruang dan sistem kerja Tim MP Disdukcapil dalam mengaktualisasikan Quick Wins Si Peri (Sistem Pelayanan Mandiri) yang telah ditetapkan dengan program utama penataan administrasi kependudukan.

Dari pertemuan ini diharapkan dapat diperoleh manfaat bagi semua tim MP SKPD umumnya, dan Tim MP Disdukcapil khususnya dalam merealisasikan Quick Wins Si Peri, terutama untuk mendapatkan data kependudukan yang lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi SKPD lainnya sebagai dasar pertimbangan kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan. (dwtm).

20160926_100425

20160926_100404

20160926_112218-min