Meningkat : Laporan Kinerja ( LKjIP) SKPD Bunhut, Kategori B

Tenggarong, Sesuai Permen PAN&RB 53/2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala SKPD dan  Bupati yang harus dilaporkan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pembuatan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Disbunhut dimulai sejak tahun 2014, yang terdiri dari PK antara Bupati Kukar dengan Kepala Disbunhut Kab. Kukar dan PK antara Kepala Dinas Bunhut dengan Pejabat Esselon III dan Esselon IV Disbunhut Kab. Kukar.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan, pengukuran ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Untuk ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama SKPD sesuai tugas dan fungsi serta mandate yang diemban adalah Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bunhut yaitu “ Rehabilitasi Hutan dan Lahan”.

Berdasarkan Audit Laporan Kinerja (LKjIP) SKPD Bunhut tahun 2015 oleh Lembaga Inspektorat Wilayah Kabupaten Kukar yang dibuat ditahun 2016 mendapat katagori B. Katagori ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan katagori CC. (mhs)

sumber : http://disbunhut.kutaikartanegarakab.go.idLKijp 1

Cegah Konflik Sosial, Tim Terpadu Gelar Silaturahmi

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menghadiri kegiatan silaturahmi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) kab. Kukar dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Rapat Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Kukar, Rabu (3/8).

Turut hadir dalam acara tersebut : Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnaen, Dandim 0906 Tenggarong Letkol Kav Ari Pramana Sakti, Kajari Tenggarong Kasmin, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong H. Makmur.SH, MH, Wakil Ketua DPRD Rudiansyah, para tokoh masyarakat, agama dan Ormas, serta para Bintara Pembina Desa (Babinsa) di 18 kecamatan se Kukar.

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan persaudaraan dan kekompakan antar sesama  tersebut, diprakarsai  Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, yang beranggotakan : Polres Kukar, Kodim 0906 Tenggarong, Kejaksaan Negeri Tenggarong, Pengadilan Negeri Tenggarong dan Pemkab Kukar.

Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan Kukar dengan jumlah penduduk yang besar dengan wilayah yang sangat luas, memiliki potensi konflik sosial yang sangat besar pula, namun berkat kerjasama antar elemen masyarakat, stakeholder dan pemerintah, konflik tersebut tidak sampai mengganggu kamtibmas dan kondusifitas di Kukar.

Terkait maraknya peredaran narkoba di Kukar, Rita akan melakukan test urin terbesar di Indonesia, dari anggota DPR, PNS hingga anak – anak sekolah. “Kalau direkor MURI hanya sekitar 1500 orang, nanti kita akan lakukan test terhadap 5000 orang, ini kita lakukan bukan untuk mengejar rekor MURI,  namun untuk lebih menyadarkan masyarakat terhadap bahaya narkoba,” ujar Rita

Rita ingin penyelesaian masalah konflik sosial dan masalah narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun peran serta masyarakat sangat diharapkan. “Saya berharap kedepan Kukar bisa bebas dari narkoba, karena saat ini Kukar termasuk 10 besar peredaran narkoba di Kaltim,” ungkap Rita

Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnaen mengatakan silaturahmi digelar selain untuk meningkatkan persaudaraan dan kekompakan antar sesama,  juga agar tercipta kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Fadillah mengungkapkan faktor penyebab terjadinya konflik sosial antara lain: politik, dimana hal ini terjadi karena adanya sengketa pilkada maupun pilkades. Ideologi yaitu timbulnya ajaran agama yang menyimpang. Kemudian sara, batas wilayah, sumber daya alam dan penanganan masalah yang tidak tuntas.

“Hal – hal tersebut apabila tidak kita tangani dan antisipasi  secara dini akan menimbulkan konflik – konflik yang dapat mengganggu kamtibmas dan  kondusifitas diwilayah kita ini,” ujar Fadillah.

Untuk antisipasi terjadinya konflik sosial, Fadillah akan mengaktifkan Tim terpadu penanggulangan konflik sosial yang telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2012, Inpres No 2 Tahun 2013 dan UU No 1 Tahun 2014. Fadhillah berharap peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendeteksi terjadinya konflik diwilayah binaannya agar lebih ditingkatkan.

Senada dengan Kapolres Fadillah, Dandim 0906 Ari Permana Sakti juga mengharapkan para parjuritnya yang bertugas sebagai babinsa untuk lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan beragama dan bermasyarakat supaya terhindar terjadinya konflik sosial.
“Jalin komunikasi dan dialog dengan semua elemen masyarakat, komunitas keagamaan dan para tokoh masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya konflik sosial dimasyarakat” Pesan Ari kepada para prajurit TNI yang bertugas sebagai babinsa. (hmp 01/emge) sumber : http://humas.kutaikartanegarakab.go.id

( TIM 3 ) Review Pendampingan Materi, Penetapan QW 2016, Monev Indikator Roadmap Review Lanjutan

Dilaksanakannya Review Pendampingan Materi, Penetapan QW 2016, Monev Indikator Roadmap Review Lanjutan oleh Tim Teknis 3, Rabu, 03/08/2016, tempat di ruang Sekretaris Disbunhut Kab. Kukar. Rapat dipimpin oleh Plh. Sekretaris, Joko Purwanto, SP, dimulai dari pukul 08.30 wita s/d 12.00 wita, dihadiri oleh Tim Teknis 3 dan Tim Pelaksana serta Tim MP Disbunhut, dengan QW “silada organik” varitas lada malonan maka harapannya QW tersebut agar tercapai di tahun 2016.

DSC_1850