Pendampingan Tim 2 Kec. Kota Bangun

Pada hari selasa,tanggal 8 agustus 2017 diadakan pendampingan tim bekias dikecamatan kota bangun oleh tim2.

 

PEENDAMPINGAN TIM VI

Pada hari Rabu tanggal 2 agustus 2017,pada jam 9 pagi di ruang rapat Sekretariat KOPRI diadakan pendampingan oleh tim kerja reformasi birokrasi (tim VI) ke tim BEKIAS Sekretariat KOPRI.

Tim VI ini mendorong Sekretariat Kopri dalam memecahkan masalah dan akan memberikan solusi setiap ada permasalahan yang terjadi.

 

Pendampingan TIM IV

Pada hari senin tanggal 31 juli 2017 diadakan pendamingan tim BEKIAS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil RS. AM. Parikesit diruang rapat sekretariat Reformasi Birokrasi Kutai Kartanegara pada jam 10.00 pagi hingga selesai oleh tim kerja Reformasi Birokrasi (Tim IV).

 

Rapat mingguan tim Reformasi Birokrasi 2017

Rapat mingguan tim RB Kab. Kukar dilaksanakan disekretariat reformasi birokrasi kutai kartanegara pada hari kamis tanggal 27 juli 2017 pukul 10.00 sampai pukul 12.00 siang.

Pemkab Kukar Gratiskan Akte Kelahiran Anak Usia 19 Tahun Ke Atas

TENGGARONG -Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tergolong tidak mampu dan belum memiliki akte kelahiran anak. Kini bisa mengajukan permohonan penerbitan akte, baik itu di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dukcapil Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kukar tanpa dipungut biaya alias gratis.
 
Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 6 Juli 2017 No.472.II/1411/Disdukcapil Tentang Akte Kelahiran Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu usia 19 tahun ke atas. Surat edaran tersebut ditujukan kepada camat se-Kukar ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Marli.
 
Dalam surat edaran itu disebutkan berdasarkan Peraturan Bupati Kukar No.27 tahun 2017 tentang Prosedur dan Persyaratan Administrasi Kependudukan. Akte kelahiran gratis diterbitkan Pemkab Kukar dalam upaya mengoptimalkan kepemilikan akte kelahiran pada masyarakat yang tidak mampu di wilayah Kukar melalui Disdukcapil dengan pelayanan secara gratis atau bebas biaya, bagi usia 19 tahun ke atas.
 
Adapun persyaratan yang harus dilampirkan masyarakat yakni surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Desa/kelurahan setempat.Selain itu masyarakat diminta untuk melengkapi syarat sebagai berikut. (1). Surat keterangan Kelahiran asli dari rumah sakit/klinik/dokter/bidan penolong kelahiran. (2). Foto copy kartu keluarga (KK) 1 (satu) lembar. (3). Foto copy surat nikah orang tua 1 (satu) lembar. (4). Foto copy KTP kedua orang tua masing-masing 1 (satu) lembar. (5). Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh desa/kelurahan dan (6). Foto copy KTP saksi 2 (dua) orang masing-masing 1 (satu) lembar. Bagi masyarakat yang masih kurang jelas, silahkan menghubungi Novi Isransyah HP. 0821588880688 dan Eksy Tugas Siarto HP. 0811591223. (Margini S Prasetya/Medsi01).

Top 40 KIPP 2017 harus Dapat Direplikasi

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar rapat pleno penetapan TOP 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017, Kamis (13/07). Menteri PANRB Asman Abnur yang hadir untuk membuka rapat tersebut mengatakan bahwa inovasi yang diciptakan oleh setiap instansi di daerah harus memiliki manfaat bagi masyarakat banyak.

Dengan demikian sebagai penyelanggara layanan, pemerintah dalam hal ini instansi yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik dirasakan kehadirannya, serta membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi.

Asman juga menhapresiasi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang telah berpartisipasi dalam kompetisi yang rutin diadakan setiap tahunnya. “Saya mengapresiasi penyelenggara negara yang ikut dalam kompetisi ini, semoga lahirnya rujukan inovasi pelayanan publik ini dapat menular ke daerah- daerah lainnya untuk berinovasi dengan harapan agar pelayanan publik di negeri ini semakin baik lagi kedepannya,” katanya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa mengatakan bahwa dalam menetapkan TOP 40 kompetisi inovasi pelayaann publik terdapat beberapa kriteria yang menjadi penilaian oleh tim. Diantaranya inovasi yang dilombakan benar benar diterapkan pada instansi masing masing tidak hanya sekedar dibuat hanya untuk dikompetisikan. Untuk itu, tim juga turun langsung meninjau ke lapangan dan melihat apakah inovasi tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau tidak.

Selain itu, tim juga minta masukan dari masyarakat dengan pertanyaan terkait dampak yang dirasakan dari inovasi pelayanan publik tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah potensi untuk dapat direplikasi daerah lainnya.

Dalam rapat penetapan TOP 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini juga mendengarkan penjelasan dari tim panel independen maupun tim evaluator yang sudah terjun langsung ke lapangan dengan melakukan verifikasi dan juga observasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)

Gara-gara Bolos, 31 ASN Dipecat

JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten dalam melakukan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk dalam memberikan sanksi. Di pertengahan tahun 2017 ini, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang yang ke-3 kalinya untuk mengambil keputusan terhadap 35 Aparatur Sipil Negara yang dalam hal.ini PNSdari berbagai instansi pusat maupun daerah.

Seperti halnya sidang sebelumnya, sidang BAPEK  masih didominasi oleh kasus pelanggaran terhadap Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS   yaitu kasus akibat ASN tidak masuk kerja 46 hari atau lebih. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin tegas dan serius dalam menangani indisipliner pegawai,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur selaku Ketua BAPEK usai sidang di Jakarta, Jumat (07/07).

Menteri Asman Mengatakan, dari 35 Aparatur Sipil Negara yang disidang, 31 ASN secara resmi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) oleh pemerintah. “ASN yang terkena kasus pelanggaran akibat tidak masuk kerja, semuanya diberhentikan, sedangkan empat PNS diperingan sanksinya,“ ungkapnya.

Menteri Asman pun berharap, agar kasus disiplin PNS ini tidak berulang. Karena itu Asman menekankan pentingnya peran atasan dalam pemvinaan perilaku anak buahnya. ”Saya harap atasan dari ASN tersebut dapat mengontrol anak buahnya serta dapat memberikan bimbingan bawahannya,“ tambahnya. (dit/ HUMAS MENPANRB)

Rencana Penerimaan CPNS Belum Diumumkan

JAKARTA – Kabar terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih terus beredar di berbagai media online. Untuk meyakinkan penerima pesan, surat-surat yang ditandatangani Menteri turut disertakan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman menegaskan sampai saat ini rencana penerimaan CPNS dari jalur khusus, belum diumumkan. “Jangan mudah terkecoh informasi dari portal yang tidak jelas,” tegasnya di Jakarta, Senin (03/07).

Mengingat banyak kabar beredar  mengenai penerimaan CPNS untuk calon hakim, petugas lapas, dan imigrasi, Herman menjelaskan bahwa masih tahap proses pembahasan rincian formasi. “Kami masih mengevaluasi rincian formasi yang diajukan oleh instansi terkait,” ujarnya.

Mahkamah Agung sudah menyerahkan rincian formasi tempat penugasan untuk empat jenis jabatan hakim yang akan diterima. Sementara Kementerian Hukum dan HAM juga telah menyerahkan beberapa rincian formasi, antara lain petugas penjagaan, pemeriksa keimigrasian, dan jabatan strategis lainnya.

Rencananya, pengumuman penerimaan akan dikeluarkan pada bulan Juli ini. “Namun kita tunggu saja, karena masih dalam proses. Masih dimungkinkan ada perubahan jadwal. Apabila sudah final, akan segera kami informasikan,” jelasnya.

Herman kembali mengingatkan agar masyarakat mencari informasi dari portal resmi Kementerian PANRB dan BKN, yakni menpan.go.id dan bkn.go.id. “Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tahu perkembangannya, langsung konfirmasi ke kami,” ujar Herman. (rr/HUMAS MENPANRB)

WABUP EDI DAMANSYAH CANANGKAN BELORO SEBAGAI KAMPUNG KB TERPADU

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi mencanangkan Desa Beloro Kecamatan Sebulu sebagai Kampung (Keluarga Berencana) KB ditandai pemukulan Gong disaksikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Eli Kusnaili, Senin (8/5/2017).

ASN Agar Tetap Jaga Kualitas Pelayanan Publik Selama Cuti Bersama Idul Fitri

JAKARTA – Sebentar lagi seluruh ASN akan memasuki waktu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H , yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2017 hingga 30 Juni 2017. Para ASN pun akan kembali masuk bekerja seperti sedia kala pada hari Senin  3 Juli 2017. Keputusan cuti bersama ASN ini telah diatur pada Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Khusus untuk pelayanan publik yang bersifat urgen, seperti pelayanan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik seperti Rumah Sakit, Layanan Kepolisian, serta Pemadam Kebakaran tetap berjalan normal dengan pengaturan penjadwalan ASN secara khusus sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Kami menghimbau agar pengaturan cuti bersama ASN pada pelayanan publik dapat diatur dengan baik dan pelaksanaannya diawasi oleh para pejabat yang menaungi sehingga kualitas pelayanan publik tetap optimal dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan publik walaupun sedang dalam cuti bersama,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta (Rabu, 21/6).

Mengingat durasi cuti bersama yang cukup lama, lanjut Menteri Asman, pelayanan publik yang bersifat urgen harus tetap berjalan dengan baik karena kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

Untuk itu, MenPANRB meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta para pejabat yang melaksanakan teknis operasional pelayanan publik dapat melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik selama cuti bersama agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.