18370520205898008f8650f.panji_panji(2)

Rita Serahkan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan

TENGGARONG -Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menyerahan panji-panji keberhasilan pembangunan tahun 2016 yang diperoleh Pemerintah Kukar dalam HUT Provinsi Kalimantan timur ke – 60 tahun 2017 lalu, kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kukar yang menerima panji-panji tersebut, di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara. Senin (6/1).

Selain penyerahan panji-panji keberhasilan pembangunan, Bupati Kukar juga menyerahkan piagam pengharaan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) dengan tingkat pencapaian akuntabilitas kenerja dengan nilai B dari Kementerian PAN dan RB kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar H Marli, dan juga penyerahan piala Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori Lalu Lintas Kota Kecil kepada Sekretaris DinasPerhubungan Ismi Nurul Huda.

Dalam kesempatan tersebut Rita memberikan apresiasi kepada para penerima panji–panji sebagai kekuatan motivasi dan ukuran tolak ukur kinerja yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam semangat pengabdian, dedikasi dan loyalits untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi. Ia juga meminta kepada seluruh pejabat esselon II untuk dapat merumuskan langkah-langkah kerja secara konkrit dalam pencapaian target kinerja 2017, dalam bentuk kontrak kinerja khusus untuk dapat meningkatkan penilaian kinerja dalam mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam bingkai keterukuran dan keterpaduan menuju keberhasilan pencapaian Gerbang Raja II.

kontrak kinerja khusus tersebut dapat segera dijabarkan kepada seluruh jajaran dibawahnya hingga ke level staf agar setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur. “Tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta terukur diharapkan dapat menjadi budaya yang harus diikuti” kata Rita. Berkenaan dengan adanya kecenderungan menurunnya disiplin dan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Kukar, akibat defisit keuangan daerah. Iasangat tidak setuju dengan alasan defisit menyebabkan menurunnya disiplin dan kinerja aparatur, malah ia berharap keadaan tersebut bisa menjadi pelecut semangat untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi.

“Saya tidak ingin karena kurangnya anggaran ASN menjadi malas, tetapi harus sebaliknya menjadi pelecut semangat untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi,” ujar Rita. Bupati Kukar juga menyoroti kebiasaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengisi kehadiran, namun tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. “Bangunlah rasa kebersamaan dan tanggung jawab dengan lebih bijak, dengan tidak merugikan kepentingan yang lebih luas. Hilangkan kebiasaan buruk dengan hanya mengisi absen hadir, tanpa melakukan kegiatan apa-apa,” harap Rita lagi.

Untuk diketahui Pemerintah Kabupaten Kukar pada HUT Provinsi Kalimantan timur ke – 60 tahun 2017, meraih 9 panji keberhasilan pembangunan untuk Predikat Terbaik I meliputi Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD), selnjutnya Bidang Pembangunan Ketahanan Pangan,Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Bidang Kepemudaan, Bidang keolahragaan, Bidang Pembinaan PenyelenggaraanPemerintah Kelurahan, Bidang Gerakan Pramuka, Bidang kebudayaan kategori kabupaten, dan Bidang stabilitas Keamanan Kabupaten / Kota.

Sedangkan untuk Predikat Terbaik II meliputi Bidang keberhasilan E-Goverment, Bidang perkebunan, Bidang kelautan dan perikanan, Bidang pelayanan terpadu satu pintu, Bidang daya saing daerah, Bidang ketenagakerjaan, dan Bidang pariwisata Kategori Kabupaten. Sedangkan untuk Predikat Terbaik III diperoleh 8 panji meliputi Bidang pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Bidang keberhasilan keterbukaan inforasi publik, Bidang koperasi, Bidang kesehatan, Bidang kesejahteraan sosial, Bidang pengelolan keuangan daerah, Bidang tata kelola kearsipan,dan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

110532122758911a7b5f469.img_20170131_wa0023

Pemkab Kukar Raih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2016

SURABAYA –Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menganugerahkan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) willayah regional II tahun 2016. Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah Kukar memperoleh nilai 66,10 atau predikat B hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisien penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemkab Kukar sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.
Menteri PANRB RI, Asman Abnur memberikan apresiasi atas upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh kabupaten / kota khususnya wilayah II. Dikatakan oleh Menpan RB, terdapat beberapa unit kerja yang telah menerapkan e-budgeting di lingkungan pemerintahan. E-budgeting merupakan program penganggaran kegiatan berbasis elektronik yang merupakan sebuah langkah signifikan dalam upaya mencegah program/kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah.
Dikatakan oleh Asman Abnur, “Untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hari ini menerima hasil rapor akuntabilitasnya, saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah agar lebih serius lagi untuk memberikan fokus dan komitmen bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya.”  Bupati Kutai Kartanegara, hadir di acara yang berlangsung di kantor Gubernur Jawa Timur yang berkedudukan di kota Surabaya. Dalam kesempatan itu Bupati Rita Widyasari menyatakan perasaan gembira dan bangga atas pencapaian ini. Diharapkan di masa depan Kabupaten Kukar dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meraih angka yang lebih tinggi. Untuk itu Bupati mengajak kepada seluruh stakeholders untuk bekerjasama dalam meningkatkan prestasi ini.
dsc_1404-696x463

Mutasi Bergulir, Rita Lantik Pejabat Eselon III dan IV

Setelah melantik pejabat esselon II dan mengukuhkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru pada akhir Desember 2016 lalu, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, kembali melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemkab Kukar dalam mutasi tahap 1 di tahun 2017.

Prosesi pelantikan yang dihadiri unsur FKPD Kukar berlangsung di Pendopo Odah Etam, Rabu (04/01) pukul 16.00 Wita. Kali ini ada 230 pejabat struktural eselon III dan IV yang diambil sumpahnya oleh Bupati Rita Widyasari.

Rita mengatakan, pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan ini dalam rangka menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. “Pelantikan akan dilakukan secara bertahap, karena ada sekitar 1.300 orang yang akan dikukuhkan untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintahan yang berlaku saat ini,” ucapnya.

Usai penandatanganan fakta integritas, Rita pun berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik pada tahap ini memahami program Gerbang Raja (Gerakan Pengembangan Rakyat Sejahtera). “Jadikanlah Gerbang Raja menjadi mindset kita bersama, karena di beberapa tes yang saya lakukan untuk beberapa eselon, banyak sekali Kepala OPD yang memakai mindsetnya sendiri,” tegasnya.

Pada mutasi kali ini, sejumlah nama mengisi posisi jabatan di 11 OPD, meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD Kukar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Beberapa pejabat eselon III yang dilantik diantaranya Kabag Pemerintahan, Sunggono, Kabag Hukum, Purnomo, Kabag Kesra, HM Arsyad, Kabag Ekonomi, Muhammad Taufik, Kabag Umum, Ubang Herdianto, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Publik, Dafip Harianto.

Kemudian Sekretaris Bappeda Jane AR Nazaruddin, Sekretaris BPKAD Sukotjo, Sekretaris Balitbangda, H Yusra, Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Ahmad Rizani, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, H Muhammad Yamin.

Lalu Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan, NGK Putu Suartika, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hifsi G Fachrannas, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Aji Hasanuddin, dan Sekretaris Satpol PP, Fida Hurasani.

korpri-pns-kukar2

Mulai Januari 2017, JFU PNS Jadi Jabatan Pelaksana

JAKARTA – Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu,  seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain. “Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25,” kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta  segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan. “Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada  pola karir PNS ke depan,” kata Syamsul.

Dijelaskan,  instansi pemerintah yang  mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

“Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB,” kata Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini, selanjutnya harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (ns/HUMAS MENPANRB)

Rencana Tindak Agen Perubahan BPMPD Th 2016

rencana-tindak-agen-perubahan-badan-penanaman-modal-dan-promosi-daerah-2016

IMG_0984

Pertemuan ke 3 tim 2 ke tim MP Dinas Perhubungan

Pada hari senin (7/11/2016) diadakan pertemuan TIM Reformasi Birokrasi Kabupaten dengan TIM manajemen Perubahan Dinas Perhubungan untuk membahas masalah Quick wins dan Nilai – Nilai Organisasi yang ada dilingkungan Dinas Perhubungan.

Ir. Wicaksono soebagio sebagai Tim Pelaksana mengatakan bahwa Organisasi yang baik memerlukan penerapan nilai-nilai yang baik pula, terutama agar dapat menjalankan misi dengan lancar sehingga tercapai visi yang diharapkan.

IMG_0983

Dan Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

IMG_0982

IMG_0987

IMG_0921

Kunjungan Tim MENPAN & RB

Suasana kunjungan dirumah sakit Am. Parikesit

IMG_0835

IMG_0896 IMG_0869 IMG_0878

suasana kunjungan di disdukcapil

IMG_0911 IMG_0908 IMG_0907

 

 

gedung-baru-kpk

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa KPK berwenang melaksakan langka atau upaya pencegahan antara lain dengan melaksakan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara, berkaitan dengan itu Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan pula bahwa setiap penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta kekayaan sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  telah melakukan langkah-langkah perubahan sesuai dengan Program Prioritas  untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan secara nasional yakni pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pelayanan publik yang berkualitas maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ditebitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No: 35 Tahun 2014 tentang Pengisian dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 282/SK-BUP/HK/2014 tentang Tim pengelolah LHKPN Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2016 Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menyampaikan 625 Dokumen sesuai dengan Surat Pengantar No 045.4/1641/TL/Adm.Org  tanggal 25 September 2016 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sesuai Lampiran  Peraturan Bupati Kutai Kartanegara

Tentunya dengan adanya Regulasi ini diharapkan peningkatan kepatuhan para penyelenggara untuk menyampikan LHKPN, maka Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi Pilot Projek  bagi Kabupaten  lainnya di Indonesia.

IMG_0901

Untuk Membangun WBK/ WBS dan Zona INtegritas

Pada hari rabu tanggal 19 oktober 2016 RSUD. AM. Parikesit kedatangan tamu dari Kemenpan RB untuk meninjua zona integritas yang ada dikabupaten kutai kartanegara.

IMG_0869

dr. Yuli dirut dari RS. AM. Parikesit mengatakan rumah sakit ini sudah dibangun zona integritas dari. tahun 2015 sampai sekarang.Dengan membangun zona integritas merupakan jalan kami unutuk membuat pelayanan yang terbaik.

IMG_0896

Dan menurut bu Hatni “saya kira rumah sakit ini memang maju untuk membangun WBK/ WBS dan Zona Integritas,dan semuanya memperlu proses untuk memajukannya.

IMG_0878