SEMINAR ToR (TERM OF REFERENCE) EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

20161012_132914-minPembahasan ToR  “Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)”, hari Rabu 12 Oktober 2016 diseminarkan di ruang rapat Balitbangda lantai IV gedung Bappeda berlangsung mulai pukul 13.00 Wita hingga selesai untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan ToR dan keberhasilan kegiatan.

Seminar evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini secara resmi dibuka oleh Kepala Balitbangda dan dihadiri oleh seluruh tim peneliti Balitbangda, Unikarta, dan SKPD terkait, serta pelaksana kegiatan.

Dalam sambutannya Kepala Balitbangda (Ir. H. Hairil Anwar, M.Si. menekankan kepada seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini untuk berperan secara aktif mulai dari awal hingga akhir kegiatan, dan memberikan dukungan terhadap pemanfaatan rekomendasi yang dihasilkan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan.

Sebagai nara sumber dari lembaga penelitian Unikarta (Dr. Sabran, SE., M.Si.), Kepala Balitbangda (Ir. H. Hairil Anwar, M.Si, dan Kepala BKD (H.M. Ridha Darmawan, SP., MP).

Dasar Pemikiran :

  1. Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan berdasarkan Perbup. Nomor 39 Tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang efektif, efisien dan profesional sejalan dengan program reformasi birokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.
  2. Pemerintah daerah dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan tingkat kehadiran, kinerja, dan kemampuan keuangan daerah.
  3. Berdasarkan hasil studi bahwa pemberian TPP selama ini masih di dominasi berdasarkan tingkat kehadiran sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai belum berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kerjanya.
  4. Seiring dengan menurunnya kondisi keuangan daerah, Badan pengawas keuangan dan anggota DPRD dari fraksi Golkar menilai bahwa jika pemberian besaran TPP yang dibayarkan kepada setiap pegawai selama ini hanya berdasarkan atas tingkat kehadiran saja tidaklah tepat.
  5. Berdasarkan hasil analisa sementara bahwa banyaknya pegawai yang menjadi debitur Bank akan berdampak negatif jika kurang tepat dalam menyikapi akibat melemahnya penerimaan keuangan daerah yang berpotensi merubah kebijakan pemberian TPP. Mengingat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan sumber penghasilan utama setelah gaji dikurangi sebagai angsuran Bank
  6. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 tentang TPP akan diberlakukan sejak 1 Januari 2017.

Tujuan :

  1. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  2. Memberikan rekomendasi sebagai masukan terhadap penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun berikutnya.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

Kegiatan evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilaksanakan sejak bulan September hingga Desember 2016 yang dimulai sejak persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi dan seminar di Kabupaten Kutai kartanegara.

Anggaran :

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Balitbangda Tahun Anggaran 2016.

Point Penting Hasil Pembahasan. :

  1. Dengan tidak bermaksud mengabaikan hasil analisis dan faktor faktor lain yang terkait dalam kegiatan ini, namun demi kesejahteraan PNS Kabupaten Kutai Kartanegara dan kinerja yang lebih baik sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hendaknya menjadi pertimbangan prioritas dukungan. Sebagaimana telah ditetapkannya Perbup No. 33 tahun 2016 yang akan diberlakukan efektif terhitung mulai 1 Januari 2017.
  2. Evaluasi kedisiplinan atau kehadiran PNS hendaknya dijadikan sebagai bagian dari indikator kinerja dalam menentukan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima sebagaimana Undang Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN).
  3. Sistem pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat dikategorikan TPP Statis dan TPP Dinamis, sehingga besaran TPP yang diterima oleh pegawai tidak selalu sama karena akan tergantung bukan hanya ditunjukkan dengan terisinya penuh absensi tetapi dibuktikan dengan kinerjanya.
  4. Laporan kinerja sebagai salah satu bukti tertulis perlu dilakukan oleh PNS sebagai bahan monitoring dan evaluasi atasan.
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 tahun 2016 yang efektif diberlakukan terhitung mulai 1 Januari 2017, melalui evaluasi ini hendaknya dapat didukung dengan penerapan aplikasi yang canggih dan efektif dalam melakukan laporan kinerja.
  6. Melalui kegiatan evaluasi ini juga diharapkan dapat diperoleh prosentase penilaian antara kinerja dan absensi secara proporsional berdasarkan kondisi obyektif terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dalam penetapannya.

Catatan sederhana hasil seminar ToR kegiatan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan Pegawai (TPP) yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, merupakan gambaran sekilas terhadap kegiatan evaluasi TPP, semoga dalam pelaksanaannya senantiasa mendapat rindhlo dari Allah SWT. Aaamiiin.(dwtm).

20161012_133047-min

20161012_133109-min

 

1 reply
  1. yandijoy
    yandijoy says:

    yang perlu di tinjau baik Pemerintah Pusat maupun Daerah kalau ingin membuat peraturan tidak boleh lepas UUD 45 Agar nantinya tidak ada kesalahan.Selanjutnya yang di perhatikan : Anggaran yang tersedia,Kwalitas manusianya sesuai belum baik disiplin ilmunya maupun keahliannya,sebab selama ini PNS Kukar di sorot terus padahal yang keliru adalah pemerintah silahkan cek kelapangan deh makasih

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *